Oleh: Putri Yulinar Ibrahim, S.M(Aktivis Komunitas Sahabat Hijrah)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ada lima provinsi di luar Pulau Jawa-Bali mengalami kenaikan kasus Covid-19 yang cukup tinggi yaitu Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut) Papua, Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepulauan Riau.
“Saya melihat angka-angka ini, hati-hati ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi 5 Agustus kemarin, Kaltim, kasus aktif yang ada 22.529 kasus, Sumut 21.876 kasus, Papua 14.989 kasus, Sumbar 14.496 kasus, Kepulauan Riau 13.958 kasus itu hari Kamis,” urai Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas evalusi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4 secara daring Sabtu,(07/08/2021).
Disusul lagi pada Jumat, 6 Agustus 2021 tiga provinsi mengalami kenaikan kasus baru yaitu Sumut naik menjadi 22.892 kasus, Kepulauan Riau 14.993 kasus, Sumbar 14.712 kasus. “Yang turun saya lihat di dua hari kemarin Kaltim dan Papua tapi hati-hati ini selalu naik dan turun,” jelasnya.
Oleh karena itu, Ia meminta seluruh pihak khususnya pemerintah daerah di luar Jawa-Bali untuk menerapkan tiga hal yaitu, penurunan mobilitas, testing dan tracing serta penambahan ruangan isolasi terpusat (Isoter). (https://nasional.sindonews.com/read)
Kenyataanya fasilitas kesehatan, menurut data BPPSDM Kementerian Kesehatan, 67% fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia berada di Pulau Jawa-Bali dengan rasio 22 per 100.000 penduduk. Sementara jumlah fasilitas kesehatan di luar Pulau Jawa-Bali hanya sebesar 33% dari seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia dengan rasio sebesar 12 per 100.000 penduduk.
Sebaran dokter juga masih menumpuk di Pulau Jawa-Bali, di mana 61% dari seluruh total dokter di Indonesia berada di Pulau Jawa Bali dengan rasio 2 per 2.500 penduduk. Sementara di daerah luar pulau Jawa Bali rata-rata rasio nya hanya sebesar 1 per 2.500 penduduk. ( https://kumparan.com)
Melihat bagaimana terbatasnya fasilitas kesehatan luar Pulau Jawa-Bali, seharusnya pemerintah dalam penanganan kasus Covid-19 ini segera mengatasi ketika terjadinya lonjakan kasus di Pulau Jawa-Bali, agar tidak terjadi lonjakan kasus di luar Pulau Jawa-Bali. Pasti, pemerintah tahu betul bagaimana terbatasnya persediaan layanan kesehatan luar Pulau Jawa dan kesiapan dari masyarakat ketika terjadinya lonjakan kasus. Tetapi, tidak dapat mengantisipasinya sebelum terjadinya ledakan kasus. Begitu lalainya pemerintah dalam mengatasi pandemi sehingga pandemi tak kunjung berakhir.
Terlebih lagi, pemerintah yang enggan menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah di Pulau Jawa-Bali. Arus keluar masuk tidak ditutup wajar saja apabila penyebaran virus masih terus terjadi hingga ke seluruh wilayah, karena dari awal pandemi pun pemerintah enggan menerapkan lockdown. Padahal, ada sekitar 59 negara yang menutup pintu masuk terhadap Indonesia. Tapi, negara kita masih membuka luas pintu keluar masuk terhadap orang Asing.
Sebagaimana yang tercantum pada aturan undang-undang karantina kesehatan dalam UU 6/2018 yaitu terkait karantina wilayah (lockdown), yang mana selama karantina wilayah dijalankan maka kebutuhan dasar hidup manusia dan hewan adalah tanggung jawab pemerintah. Tetapi karena kita hidup dalam kapitalis undang-undang itu tidak lah berarti. Pada akhirnya, ketika terjadi lonjakan kasus Pemerintah hanya menerapkan kebijakan PPKM darurat. Yang bisa kita lihat sekarang bahwa kebijakan ini pun tidak efektif dalam menyelesaikan kasus Covid-19.
Begitulah buruknya sistem kapitalisme ini, solusi Lockdown bukanlah solusi bagi para kapitalis karena mereka lebih mementingkan pembangunan infrastruktur dan juga ekonomi daripada kesehatan rakyat. Bagi kapitalisme pembangunan infrastruktur dan ekonomi itu penting karena itu juga demi kesejahteraan rakyat, yang nyatanya itu hanyalah kepentingan dari segelintir kelompok dan orang dari para kapitalis. Tapi, para penguasa menutup mata dan mulut mereka menyaksikkan betapa banyak rakyat bahkan para Nakes yang gugur karena mereka gagal mengatasi kasus Covid-19. Rakyat mulai sadar, ternyata kebijakan PPKM pun bukan hanya tidak dapat menyelesaikan Covid-19 tapi, justru menimbulkan krisis ekonomi yang masih berlanjut dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang nyatanya kebijakan yang gagal.
Begitu jelas Kapitalis-sekuler sangat berbeda dengan Sistem Islam. Sistem rusak ini telah memisahkan agama dari kehidupan. Wajar saja, kalau dalam mengatasi problematika kehidupan tidak berstandarkan pada syariat Islam. Sehingganya, tidak bisa dipungkuri bahwa para kapitalistik ini telah gagal dalam mengurusi urusan umat. Karena, jelas sistem kapitalisme ini hanya memikirkan keuntungan dan kepentingan mereka semata. Yang seharusnya, sudah suatu kewajiban dari Negara dalam mengurusi rakyat.
Solusi lockdown apabila di terapkan dari awal, maka menjadi solusi yang benar tidak akan pernah terjadinya lonjakan Kasus Covid-19 yang terus meningkat. Seperti yang di ajarkan Rasulullah SAW. Dalam Hadits ini, Rasulullah SAW bersabda ;
“Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika wabah terjadi di tempat kalian berada janganlah tinggalkan tempat itu”. (HR. Bukhari)
Di masa Khalifah Umar bin al-Khaththab pun pernah terjadi wabah di masa kepemimpinannya, dan sang khalifah langsung mengambil kebijakan lockdown karena itulah solusi yang dapat mencegah ledakan kasus wabah. Dan, yang di lakukan sang Khalifah ketika terjadinya penyakit lepra di Syam. Beliau membangun rumah sakit, memenuhi kesediaan dari Fasilitas kesehatan. Sarana dan prasarana dengan menggunakan Baitull Mal (uang kas negara) karena menjadi tugas dari Negara untuk memenuhi kebutuhan dalam mengurusi umat. Dan kesehatan dari rakyatlah menjadi tujuan utama.
Jelas sudah, bagaimana ketika sistem Islam itu di terapkan dalam Negara. Islam mempunyai solusi tuntas terhadap Problematika kehidupan yang terjadi.
