Sahabat Herwin Yatim Diskusikan Ide dan Gagasan di Pilkada Banggai

BANGGAI RAYA-Pilkada Banggai bakal digelar November 2024 mendatang. Dukungan mendukung bakal calon bupati mulai bermunculan. Meski.demikian, di tengah bermunculannya sederet nama, muncul pula diskursus atau pembicaraan seputar kemampuan keuangan yang dianggap oleh sebagian orang, sebagai penentu kemenangan.

Karenanya, muncul pemikiran Sahabat HY (Herwin Yatim), untuk menggelar diskusi publik, membedah ide dan gagasan kepemimpinan menjelang Pilkada Banggai. Harapannya agar masyarakat kembali diajak berpikir dewasa, bahwa gagasan kepemimpinan adalah hal terpenting dalam meletakkan pilihan politik.

Diskusi publik itu digelar Jumat malam (26/4/2024) di Kafe Friend Zona, kawasan Teluk Lalong Luwuk.

Kegiatan itu menghadirkan sejumlah pembicara, seperti Ketua DPRD Banggai Suprapto, mantan birokrat Pemda Banggai Abd Haris Hakim, aktivis perempuan Puspa Lamondjong dan Koordinator Sahabat HY Risdianto Pattiwael.

BACA JUGA:  Wisatawan Asal Jakarta Tujuan Danau Ubur-Ubur Bokan Kepulauan Karam di Perairan Matanga

Menurut Risdianto, kegiatan ini merupakan momentum untuk melihat bagaimana ide dan gagasan menuju Pilkada. Sahabat HY ini melihat perlunya melakukan langkah-langkah menjaga kewarasan.

“Sahabat HY ingin mengajak semua pihak untuk melihat bahwa ide dan gagasan harus menjadi perhatian pemimpin ke depan,” ujarnya.

Suprapto, Ketua DPRD Banggai mengatakan bahwa kebijakan HY selama ini mempunyai frame kerakyatan, seperti lahirnya kartu petani dan kartu nelayan serta penghargaan SAKIP A.

Karenanya ia mengatakan bahwa tanpa bermaksud membanding-bandingkan, tapi kepemimpinan yang memikirkan rakyat dan bisa bersentuhan dengan rakyat melalui komunikasi yang aktif, adalah bukti kerja yang harus dilihat. Begitu juga soal penataan kota dan lingkungan yang bersih, tentu menunjukkan bagaimana pemimpin itu bekerja. Pemerintahan yang memperhatikan aspek-aspek partisipatif juga harus jadi perhatian.

BACA JUGA:  Meneropong Keadilan Islam dalam Kasus Vina, Sebelum 7 Hari: Sebuah Refleksi Hukum dan Moral

“Pola kepemimpinan mobilisasi yang muncul dewasa ini, harus jadi bahan untuk dikoreksi. Prinsip kepemimpinan harus diletakkan dengan benar dan sesuai dengan pola kerakyatan,” tuturnya.

Haris Hakim, mantan birokrasi di Banggai, mengatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur tentang larangan ASN berpolitik hingga aturan netralitas ASN.

“ASN tidak membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menyebabkan netralitasnya diragukan. Hukum atau sanksi sebenarnya sudah ada. Tapi dalam politik lokal, ASN sering dimobilisasi atau secara sadar melakukan langkah mengikuti kegiatan politik,” tuturnya.

Tapi kata Haris, pengaruh keterlibatan ASN dalam pemenangan itu kecil. Haris sempat mengurai bagaimana kandidat di Banggai menang saat tanpa didukung oleh ASN secara besar-besaran, dan justru kalah saat sudah didukung ASN.

BACA JUGA:  Rayakan Iduladha 1445 Hijriah, DSLNG Berbagi Kurban 17 Ekor Sapi

Puspa Lamondjong, mengajak aktivis agar jangan golput. Aktivis harus bisa masuk ke ruang politik, bukan untuk dukung mendukung, tapi memberi pemahaman dan pengetahuan tentang kandidat.

Diskusi semakin menarik, ketika muncul pula pemikiran dari berbagai kalangan seperti mantan komisioner KPU, aktivis buruh dan pernah jadi caleg, dan kalangan lain, termasuk pekerja media.

Di tengah isu kemampuan keuangan dan politik uang yang terus berkembang, semua yang terlibat dalam diskusi tetap menyatakan bahwa ide dan gagasan harus tetap dibumikan di Pilkada, agar siapapun yang bertarung, maka pertarungan gagasan harus jadi perhatian. Politik uang dan politisasi birokrasi harus tetap dilawan bersama. DAR

Pos terkait