BANGGAI RAYA-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 yang disampaikan Bupati Banggai melalui Wabup Furqanudin Masulili dalam rapat paripurna DPRD, Senin malam (1/4/2024), mendapatkan catatan 7 fraksi di lembaga perwakilan rakyat itu.
Meskipun memberikan apresiasi atas capaian dan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, namun fraksi-fraksi tersebut tetap memberikan sorotan dan kritikan pada program tertentu.
Pandangan umum Fraksi
PAN yang disampaikan Akmal Ilyas misalnya. Ia meminta agar pemerintah daerah yang dipimpin Bupati Amirudin dan Wakil Bupati Furqanudin Masulili, merealisasikan janji-janji politik, serta melaksanakan program sesuai anggaran dan mengevaluasi pendapatan daerah. PAN juga mendorong evaluasi pelayanan publik.
Fraksi Golkar melalui Irwanto Kulap, menyampaikan perlunya penjelasan kaitan dengan Silpa tahun 2022 sebesar Rp201 miliar. Sementara yang dibahas adalah LKPJ 2023. Pencapaian kinerja juga memperlihatkan sektor pertanian terjadi penurunan produksi, kata Irwanto.
Fraksi Gerindra melalui Masnawati Muhammad menyampaikan catatan, yakni dari sisi belanja daerah, masih belum sesuai target. Rata-rata realisasinya tidak capai 100 persen, termasuk belanja tak terduga yang paling sedikit realisasinya.
‘Kemudian pada pembangunan manusia berkualitas, dan ada data kemiskinan ekstrem nol persen, apakah memang seperti itu faktanya,” tanya Masnawati.
Terkait dengan program satu juta satu pekarangan, seperti bantuan ayam petelur ada yang mati lebih 3000 ekor. Kondisi ini kata dia, karena tidak berbanding dengan bantuan pakan.
Fraksi NasDem melalui Sukri Djalumang, menyampaikan sorotan realisasi anggaran belanja yang tidak capai 100 persen. Ini juga disebabkan kegiatan yang baru dilaksanakan di triwulan ketiga, sehingga tidak terlaksana 100 persen sampai akhir tahun. Ini juga terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya.
Walaupun memberikan apresiasi pada kinerja Pemda Banggai, namun NasDem menyoroti infrastruktur yang dibangun masih banyak yang tidak sesuai standar. NasDem meminta agar kegiatan fisik didesain dengan bagus.
“Soal Banggai Terang, laporan Bupati Banggai menyebut surplus listrik, tapi di kepala burung masih sering listrik padam,” ujar Sukri Djalumang .
Begitu pula soal PAD kata dia, selalu tidak mencapai target, sehingga harus dipikirkan agar sumber-sumber potensial bisa digali, dibarengi dengan SDM yang baik.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Siti Aria Nurhaeningsih, menyampaikan catatan terkait kemiskinan ekstrem, dinilai tidak sejalan bila dibandingkan dengan masih banyaknya penerima bantuan.
PDIP juga menyoroti soal pengangguran dan sistem pengupahan.
Serapan anggaran dinilai tidak maksimal sehingga berdampak pada tingginya Silpa.
PDIP meminta agar pemerintah daerah melakukan evaluasi perusahaan yang mengambil galian C. Dari sisi pelayanan kesehatan, diminta agar ada perhatian terhadap fasilitas kesehatan di puskesmas.
Pemerintahdaerah kata PDIP, diminta agar menjaga stabilitas harga pangan, termasuk penyediaan pupuk, demi menekan biaya produksi. Insentif guru honorer juga dinilai rendah, sehingga perlu ada perhatian, sebab masih ada yang diberikan insentif honor antara 300 ribu-500 ribu per bulan.
Fraksi PKS melalui Mursidin, menyampaikan apresiasi capaian kinerja Pemda Banggai. PKS mendorong Pemda Banggai untuk perluasan infrastruktur baik jalan, jembatan dan sarana kesehatan. Fraksi PKS kata dia, akan berakhir Agustus mendatang dan selanjutnya tinggal gabungan dengan parpol lain, menyusul jumlah perolehan kursi yang menurun.
Fraksi gabungan PKB, Perindo dan Hanura melalui juru bicaranya Suharto Yinata, menekankan agar OPD meningkatkan pelayanan publik. Fraksi ini menyoal program satu juta satu pekarangan, terkait tanaman di polibeg, sebab yang datang polibeg sudah dengan tanamannya, sehingga warga tidak menanam. Ini sama dengan belum ada manfaatnya untuk masyarakat.
Suharto juga menyoroti soal fungsi ASN, seperti di Setwan, ada yang terkesan sombong dan tidak memberikan pelayanan optimal pada seluruh anggota dewan. Karenanya ia meminta agar BKPSDM Banggai melakukan evaluasi.
Pada kesempatan berikutnya, Wabup Banggai mengatakan, beberapa pertanyaan akan dibahas dalam forum rapat pansus. Terkait realisasi anggaran, Pemda Banggai kata dia, juga berharap agar program bisa terealisasi.
Realisasi belanja yang rata-rata hanya 90 persen kata dia, salah satunya disebabkan oleh proses tender, karena terjadi penawaran angka, sehingga menang susah menjadi 100 persen, sebab program yang ditender dan ada sisa anggaran. Meski demikian, akan ada perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kata dia, sehingga serapan anggaran lebih optimal. DAR
