BANGGAI RAYA- Dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, baru 165 kabupaten/kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan peserta yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di atas 95 persen.
Salah satu kabupaten yang telah mencapai UHC cakupan kepesertaan ini adalah Kabupaten Banggai. Itu setelah Pemda Banggai di bawah Pemerintahan Bupati Ir. Amirudin Tamoreka dan Wabup Furqanudin Masulili per Oktober 2021 mendaftarkan kembali 47,5 ribu jiwa sebagai peserta JKN-KIS.
Saat ini, warga Banggai yang telah tercover JKN-KIS untuk semua segmen sebanyak 351.126 jiwa dari total penduduk 369.344 jiwa atau kepesertaan mencapai di angka 95,07 persen. Dari sekian ribu itu, 129.899 jiwa ditanggung pemerintah melalui APBD Banggai.
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun mengatakan, target cakupan kepesertaan JKN hingga 2024 yakni mencapai 98 persen dari jumlah penduduk. Tentunya, untuk mencapai target itu, banyak tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan.
Dijelaskan, UCH diwujudkan melalui optimalisasi strategi rekrutmen peserta di seluruh segmen kepesertaa. Dan saat ini, daerah dengan cakupan peserta JKN minimal 95 persen dari total penduduk, baru 165 kabupaten/kota. Itu terdiri dari 118 kabupaten dan 47 kota, dan lima provinsi. Data ini diambil per September 2021.
Untuk penduduk di Indionesia, yang mendapatkan perlindungan social JKN sebanyak 226 juta lebih jiwa atau 83,13 persen dari jumlah penduduk 272,2 juta jiwa.
“Ada lima provinsi yang telah mencapai UCH, itu adalah Jakarta, Aceh, Papua Barat, Kalimantan Utara dan Bali yang secara provinsi sudah lebih dari 95 persen cakupan kepesertaan JKN-nya,” ujar Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun saat memberikan paparan materi webinar di hari kedua Workshop Media dan Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan tahun 2021, Jumat (29/10/2021) yang digelar secara virtual.
Menurutnya, sudah cukup banyak pemerintah kabupaten/kota yang memberikan perhatian dan komitmennya yang kuat untuk mencapai UHC dengan cakupan kepesertaan di atas 95 persen.
Kemudian, jika melihat dari kepesertaan JKN-KIS saat ini, peserta penerima iuran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah menduduki peringkat teratas. Kepesertaan di segmen penerima bantuan ini berada di angka sekitar 50-an persen.
Melihat angka itu, menurut David ini menunjukan bahwa Negara harus hadir untuk masyarakatnya. Sementara kepesertaan lainnya yakni segmen pekerja pemerintah, swasta, dan mandiri serta pensiunan, menjadi tantangan dalam mencapai UHC.
Pada kesempatan itu, Direktur David Bangun juga menyampaikan sejumlah tantangan yang akan dihadapi BPJS Kesehatan dalam perluasan peserta JKN.Pertama tantangan untuk perluasan di segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PPBU). Tantangannya, terkait kemampuan bayar, niat untuk mendaftar kelas menengah ke atas.
Kemudian, tentangan perluasan di segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN/Pegawai Negeri Sipil). Di segmen ini tantangannya terkai pendaftaran kepala dan aparat desa, pengagaran iuran dari TPP pada ASN yang belum maksimal.
Segmen PPU swasta. Tantanganya banyaknya pekerja yang di PHK akibat pandemic dan pekerja dari badan usaha kecil dan mikro dengan upah di bawah UMK. Segmen PBI, tantanganya yakni verivali penduduk miskin dan tidak mampu penerima PBI, integrasi data lintas kementerian/lembaga dan lainnya. Terakhir, segmen PD Pemda. Tantanganya, Fiscal Pemda terdampak pandemic dan komitmen pemda untuk mencapai UHC beragam.
Nah, untuk mencapai target dengan cakupan peserta 98 persen di tahun 2024, BPJS Kesehatan tentu telah menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya dengan terus meningkatkan mutu pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat atau peserta. (*)
Penulis: Jajad
