OLEH: Lelyta Noviana Dowinda (Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang)
Transformasi memiliki makna sebuah perubahan suatu bentuk fisik, penampilan, atau perubahan dari struktur sistem yang didirikan. Dalam sebuah transformasi yang menjadi hal pokok atau utama adalah sebuah perubahan bagi pola pikir masyarakat. Dengan demikian adanya perubahan pola pikir masyarakat tersebut dapat menjadi suatu faktor keberhasilan dari rancangan sebuah perubahan yang telah dijalankan. Sedangkan ideologi merupakan suatu pedoman atau arah dalam memahami sebuah perubahan sosial serta suatu gagasan maupun ide yang menyangkut berbagai aspek kehidupan yang dijadikan suatu pedoman dalam menjalankan kehidupan bangsa.
Indonesia memiliki ideologi Pancasila dimana ideologi ini merupakan pedoman hidup bangsa dan cita-cita bersama sebagai bangsa Indonesia. Namun saat ini banyak sekali aktivitas yang menunjukkan ingin melakukan transformasi terhadap ideologi Pancasila misalnya ingin mengubahnya menjadi ideologi khalifah. Apakah hal tersebut layak diterapkan di Indonesia?
Kontra Ideologi Khalifah: Transformasi kepada Radikalisme?
Indonesia merupakan negara heterogen yang didiami oleh banyak sekali perbedaan dari penduduknya yang majemuk yang tidak hanya terdiri dari masyarakat muslim namun terdapat pula agama-agama lain yang memiliki perbedaan sifat maupun karakter. Hal ini menyebabkan kontra apabila sistem khalifah sebagai ideologi digantikan karena hal tersebut diusung oleh kelompok yang berpaham radikal yang hendak berusaha merubah negara Indonesia. Sehingga hal tersebut sangat mustahil apabila sistem ideologi khalifah di Indonesia diterapkan karena pada saat ini ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang memiliki relevansi sesuai dengan aturan maupun syariat islam. Dengan Ideologi Pancasila inilah kita dapat menyatukan kemajemukan dalam kehidupan bhinneka tunggal ika.
Banyak sekali paham radikalisme yang ingin mendirikan negara kekhalifahan yang tentu akan merubah dasar negara Indonesia menjadi ideologi khalifah. Tentu hal tersebut sangat bertentangan karena dengan penerapan ideologi ini tentu akan menolak dan mengabaikan dari suatu perbedaan maupun keberagaman yang ada terutama dalam kebebasan individu. Ditakutkan beberapa organisasi berpaham radikalisme akan bermunculan seperti ISIS maupun NIIS yang menimbulkan perpecahan di berbagai negara di timur tengah terkhususnya. Dengan penerapan ideologi khalifah tentu akan mengancam ideologi Pancasila sebagai pedoman bangsa dan negara.
Berpotensi Merusak Kerukunan dan Keberagaman
Saat ini pendukung konsep ideologi khalifah memiliki sifat yang cenderung puritan yang artinya adalah merasa benar sendiri dan suka menyalahkan orang lain sehingga hal tersebut dapat memicu potensi perpecahan dari adanya keberagaman. Gerakan pendukung ideologi khalifah seperti ISIS memiliki pendirian atau konsep untuk menjadikan negara dengan ideologi khalifah di atas segalanya serta menomor dua kan hal yang penting lainya. Mereka mengatakan bahwa ajaran islam diatas dari segala hal. Padahal hakikatnya ajaran islam yang teratas merupakan ajaran tauhid. Dengan adanya statement tersebut merupakan sebuah pembalikan struktur doktrinal yang sangat membahayakan dari pengalaman ajaran islam itu sendiri. Oleh sebab itu gerakan yang dilakukan beberapa organisasi seperti HTI yang ingin menjadikan Indonesia negara islam atau khilafah sangatlah sulit karena Indonesia merupakan negara yang majemuk dan memiliki perbedaan yang sangat kuat.
Apabila tetap dipaksakan penerapan ideologi khalifah maka tentu akan bertolak dengan sendirinya bahkan akan menyebabkan benturan sosial seperti terjadinya perang saudara. Mengapa demikian? Hal ini dapat dilihat bahwa para pejuang serta pendiri bangsa Indonesia tidak hanya bersal dari ulama namun dari kalangan nasionalis yang berbeda-beda suku, agama maupun budaya sehingga sistem ini tidak dapat diterapkan di Indonesia. Ideologi khalifah tidak dapat diterapkan bagi sembarang orang. Hal ini dikarenakan kekuasaan absolute sangat sulit jika diberikan kepada pemimpin yang kurang memiliki tanggung jawab. Apalagi zaman sekarang mustahil jika menerapkan kekuasan mutlak kepada sesorang pemimpin. Hal tersebut tentu akan menjerumuskan seorang pemimpin yang dapat memanfaatkan potensi dari jabatannya untuk kepentinganya sendiri. Sehingga dengan penerapan ini tentu akan semakin menjauhkan diri dari konsep khalifah karena pemimpin tersebut tentu akan jauh dari syariat islam yang menjunjung tinggi keadilan. Oleh sebab itu sistem tidak dapat diterapkan karena pada hakikatnya seorang pemimpin merupakan orang yang biasa tak lepas dari sebuah kesalahan.
Mengapa Sebagian ada yang Setuju Dengan Transformasi Ideologi Khalifah Ini?
Mereka yang setuju dengan penerapan ideologi khalifah menyatakan bahwa penduduk Indonesia hampir seluruhnya adalah pemeluk agama islam. Dengan adanya penerapan sistem dari ideologi khalifah di Indonesia sangat cocok dengan latar belakang penduduk Indonesia itu sendiri yang memeluk agama islam. Kemudian anggapan setuju dengan penerapan ideologi ini juga karena mereka melihat bahwa demokrasi serta sistem politik dari ideologi khalifah lebih baik daripada demokrasi lainnya. Misalnya dalam menyelesaikan persoalan manusia yang dimulai dari akar hingga ujungnya yang dapat mencegah persoalan muncul kembali. Hal tersebut tidak dapat dijumpai dalam sistem yang selama ini dianggap baik seperti sistem demokrasi yang membuat permasalahan makin tidak karuan.
Benang merah yang harus ditarik: Bagaimana seharusnya?
Penerapan ideologi khalifah di Indonesia dinilai tidak efektif dengan latar belakang dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Indonesia merupakan negara heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat. Dengan demikian jika penerapan transformasi ideologi khalifah ini diterapkan, tentu akan memecah belah keberagaman yang ada. Oleh sebab itu ideologi Pancasila yang dinilai efektif menjadi solusi bagi pedoman serta arah bagi masyarakat Indonesia dalam menerapkan jalan kehidupanya berdasarkan pola pikir yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. (*)
