Warga Siuna Meradang, Lahan Ber-SKPT Dikuasai Perusahaan Nikel

  • Whatsapp
SEJUMLAH warga Desa Siuna menyampaikan aspirasi yang diterima Ketua Komisi I dan Ketua Komisi II di salah satu ruang rapat DPRD Banggai. FOTO: ISTIMEWA

BANGGAI RAYA- Siapa sudi? lahan beralas hak milik masyarakat yang selama ini menjadi sumber penghidupan dikuasai perusahaan tambang nikel. Tentu saja bikin emosi warga memuncak. Fakta ini dialami sejumlah warga Desa Siuna, Kecamatan Pagimana.

Poin penting keluhan ini disampaikan juru bicara warga Siuna, Ruslim Botot saat menyampaikan aspirasinya ke lembaga Dewan Banggai bersama sejumlah warga Siuna lainnya, Rabu (8/12/2021).

Bacaan Lainnya

Setidaknya, ada lima poin yang dikeluhkan warga Desa Siuna kepada Komisi I dan Komisi II, Dewan Banggai.

Menurut Ruslim Botot, masyarakat resah terkait lahan yang dilengkapi dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) saat ini telah dikuasai perusahaan tambang nikel.

Selain mengeluhkan soal penguasaan lahan, mereka juga menyampaikan kondisi Desa Siuna yang saat ini dijabat oleh dua orang kepala desa.

Poin ketiga, tidak adanya kejelasan dari pemerintah desa mengenai dana royalti Corporate Social Responsibility atau CSR yang diberikan oleh perusahaan di wilayah itu.

Keempat, warga pemilik lahan diusir pihak perusahaan yang mangklaim lokasi dimaksud masuk dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kelima, ketersediaan air bersih yang dijanjikan oleh pihak perusahaan, hingga saat ini tak kunjung direalisasikan.

Menyikapi keluhan warga, Ketua Komisi I, DPRD Banggai, Masnawati Muhamad mengatakan bahwa komisinya yang membidani pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, agar masalah tersebut dibahas di rapat gabungan komisi.

Inisiasi gabungan komisi sebut Masnawati, karena masalah yang dikeluhkan sejumlah warga Siuna itu, tak hanya menjadi urusan Komisi I, tapi melibatkan komisi lainnya. Rapat gabungan komisi sebut dia, lebih efektif dan efisien waktu. Sekali rapat, seluruh problem yang diaspirasikan membuahkan keputusan bersama.

“Dari lima poin yang diaspirasikan masyarakat, terdapat sejumlah poin yang merupakan kewenangan komisi II. Sehingga penting untuk digelar rapat gabungan komisi. Dengan begitu masyarakatpun tidak bolak-balik menghadiri rapat. Hal ini tentu kami akan koordinasikan dengan pimpinan DPRD,” ungkap wakil rakyat asal Partai Gerindra ini.

Demi memaksimalkan gelaran rapat komisi, dewan terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak perusahaan dimaksud terkait kesiapan waktu menghadiri rapat.

Dengan harapan, pimpinan perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Desa Siuna itu hadir di agenda rapat. Menghadirkan pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan sangat dibutuhkan, agar masalah yang mendera warga dapat diurai dan diambil solusi. “Kalau kami yang menentukan pelaksanaannya (agenda rapat), terkadang pihak perusahaan hanya mengutus perwakilannya yang tidak bisa mengambil keputusan. Dan akhirnya sia-sia saja. Insya Allah bulan ini juga kami akan bahas melalui RDP (rapat dengar pendapat,”terang Masnawati.

Saran Masnawati diamini Ketua Komisi II, Sukri Djalumang yang ikut menerima warga Siuna. Aspirasi warga itu sebut Sukri, merupakan informasi awal, untuk dipilah sesuai kewenangan komisi di dewan. Setelah itu, dikoordinasikan dengan pimpinan dewan terkait agenda rapat. Selanjutnya, agenda rapat mengundang berbagai pihak terkait. (*)

Penulis: Sutopo Enteding

Pos terkait