Wakil Rakyat Desak PT LGM Tunaikan Tuntutan Warga

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA – Komisi II, DPRD Banggai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak PT Lautan Gunung Mas (LGM), di ruang rapat DPRD Banggai, Senin (20/7/2020).

Rapat menindaklanjuti laporan warga Desa Wedikan, Kecamatan Luwuk Timur terhadap aktivitas perusahaan tambak udang di wilayah itu, dipimpin Ketua Komisi II, DPRD Banggai, Sukri Djalumang.

Selain PT LGM, rapat itu juga menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup Banggai, Camat Luwuk Timur, Kepala Desa Wedikan, BPD dan masyarakat yang merupakan pelapor.

Dalam rapat itu, warga Wedikan terlebih dahulu mendapatkan kesempatan memberikan keterangan sebagaimana yang menjadi tuntutan terhadap pihak perusahaan.

Di kesempatan itu, perwakilan warga tetap pada pendiriannnya, agar pihak perusahaan segera menyahuti apa yang menjadi tuntutan mereka. Yakni, pihak perusahaan harus segera menanam pipa di dasar laut, sehingga tidak mengganggu aktivitas mereka saat turun melaut.

Sebab, pipa perusahaan yang membentang hingga ke bibir pantai, sangat mengganggu aktivitas para nelayan di wilayah. Apalagi saat air laut dalam keadaan surut.

Tak hanya itu, pihak perusahaan diharapkan agar segera menyelesaikan permasalahan kompentasi atas kerugian para nelayan akibat aktivitas PT LGM.

Sementara itu, Ketua Komisi II, DPRD Banggai, meminta ke pihak perusahaan untuk segera menyahuti apa yang menjadi tuntutan warga tersebut.

“Di sini tempat untuk kita mencari solusi. Dan tolong pihak perusahaan segera menyahuti apa yang mnenjadi tuntutan warga, sehingga tidak lagi menimbulkan problem ke depannya,” ujar politisi Partai Nasdem itu.

Menanggapi hal itu, Perwakilan PT LGM, Sumitro Djanun mengatakan, mengenai tuntutan warga terkait pipa untuk segera di tanam di dasar laut, akan diupayakan.

Namun, untuk kompensasi pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pimpinan.

Rapat itu pun melahirkan beberapa poin kesimpulan. Pertama, meminta pihak perusahaan untuk segera menanam pipa di dasar laut dengan melihat kondisi waktu yang baik. Kedua, pihak perusahaan telah memiliki niat baik untuk segera menyelesaikan kompensasi, dengan catatan masih berkoordinasi dengan pimpinan. Ketiga, terkait dengan laporan pihak perusahaan ke aparat kepolisian segera ditarik kembali. URY    

Pos terkait