BANGGAI RAYA- Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banggai diingatkan untuk tidak menimbulkan kegaduhan di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa milik Pemda Banggai. Penegasan itu disampaikan juru bicara Fraksi Nasdem, DPRD Banggai, Suparno ketika membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banggai Tahun Anggaran 2021, di DPRD Banggai, Selasa (5/7/2022).
Penegasan fraksi yang dipimpin Sientje Najoan itu cukup beralasan. Sebab, belakangan ini para kontraktor dibuat sesak karena beragam ketentuan syarat tambahan ketika mengikuti proses tender berbagai program pembangunan infrastruktur.
ULP menurut Suparno, diharapkan dapat melakukan tugasnya secara professional dan tidak mencoreng prestasi dan penghargaan yang sudah diterima Pemda Banggai selama ini. Maraknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat khususnya kalangan pengusaha jasa konstruksi akhir-akhir ini, sangat mengganggu citra dan kredibilitas daerah di hadapan masyarakat.
Hal lainnya yang ditekankan Fraksi Nasdem adalah realisasi belanja bantuan untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 24 Bumdes yang menjadi sasaran pertama tahun 2021 lalu. Terkait urusan ini, Fraksi Nasdem meminta Pemda Banggai menerapkan monitoring dan pendampingan secara khusus.
Dengan begitu, alokasi anggaran yang sudah digelontorkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemda Banggai, benar-benar bisa termanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan dan kemandirian desa. TOP
