Travel Umrah Diminta Buka Cabang di Luwuk

  • Whatsapp
Suardi Kandjai

BANGGAI RAYA- Kepala Seksi Bidang Haji dan Umrah, Kementerian Agama Kabupaten Banggai, H. Suardi Kandjai akan mendesak kepada seluruh travel atau agen biro perjalanan umrah yang memberangkatkan jamaah asal Kabupaten Banggai, untuk segera membuka kantor cabang di Kota Luwuk.

Hal tersebut kata dia, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, nomor 338 tahun 2018 tertanggal 30 Juli 2018, tentang tata cara, persyaratan dan pelaporan pembukaan kantor cabang penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

“Travelnya berada di luar. Ini merupakan aturan resmi, pak. Maksudnya harus dibuatkan cabang dari masing-masing travel di Kota Luwuk. Itu semua demi kenyamanan warga yang mau umrah, kalau sampai tidak jelas rimbanya, bukan jadi urusan besar bagi Kemenag. Makanya, pemerintah ingin menertibkan agen biro perjalanan umrah, diupayakan harus berada di Luwuk. Agar warga bisa nyaman, ada apa-apanya kantor tersebut bertanggungjawab, misalnya warga ambil travel Jakarta, siapa yang mencari tempatnya kalau sampai mendapatkan masalah. Mulai tahun 2020 ini, akan ditertibkan travel atau agen biro perjalanan umrah itu,” kata H. Suardi Kandjai kepada Banggai Raya, di ruang kerjanya, belum lama ini.

Menurut mantan Kasi Pendis ini, latar belakangnya, yaitu salah satu upaya penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk memperoleh dan melayani jamaah dengan membuka kantor cabang di luar kantor domisili perusahaan.

Dengan membuka kantor cabang di Luwuk kata dia, diharapkan akan memudahkan kedua pihak dalam bertukar informasi, promosi, transaksi hingga pemberian layanan dan penerimaan pengaduan.

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sambung dia, disebutkan bahwa PPIU diperbolehkan membuka kantor cabang di luar domisili perusahaan yang tercantum dalam keputusan tentang penetapan izin operasionalnya.

Meski demikian kata dia, pembukaan kantor cabang wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, sehingga perlu diatur mengenai tata cara persyaratan dan pelaporannya.

Ia mengatakan, untuk mengimplementasikan amanat Peraturan Menteri Agama (PMA) nomar 8 Tahun 2018 tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur ketentuan-ketentuan teknis tentang pembentukan kantor cabang PPIU. RUM

Pos terkait