Tingkatkan Kompetensi Siswa, SMKN 2 Toili Barat Lakukan Kerjasama dengan SMK Migas Cepu

BANGGAI RAYA- Demi meningkatkan kompetensi keahlian siswa. Sehingga SMK Negeri 2 Toili Barat melakukan kerjasama dengan SMK Migas Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Penandatanganan kerjasama tersebut dilaksanakan di SMKN 2 Toili Barat, belum lama ini. Dihadiri Kepala SMK Migas Cepu, Mohammad Jaelani, S. Ag, M. Pd dan Kepala SMKN 2 Toili Barat, Marlince Aite, S. Pd.

Disaksikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Yasser Masulili.

Terbukti, perjanjian kerjasama antara SMKN 2 Toili Barat dengan SMK Migas Cepu tentang praktik kerja lapangan dan peningkatan mutu kompetensi siswa nomor : 506/SMKN 2-TB/DLL/II/2024, dan nomor : 058/073/SMK Migas/II/2024, tertanggal 2 Februari 2024, di Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

BACA JUGA:  Takbiran IdulAdha di Luwuk Banggai, Ribuan Warga Ikuti Pawai Obor

Kepala Cabang Dinas Dikmen Wilayah V Sulteng, Yasser Masulili kepada Banggai Raya, Kamis (8/2/2024) membenarkan hal tersebut.

“Benar, mereka sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang program ujian kompetensi keahlian dan peningkatan mutu kompetensi siswa,” kata Yasser Masulili.

Lebih lanjut, Ia mengatakan, maksud dan tujuan perjanjian ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan diantara para pihak, dalam rangka peningkatan mutu kompetensi siswa pada kompetensi teknik pengolahan minyak, gas dan petrokimia, serta teknik produksi minyak dan gas sesuai dengan kebutuhan industri.

BACA JUGA:  Takbiran IdulAdha di Luwuk Banggai, Ribuan Warga Ikuti Pawai Obor

“Jangka waktu, surat perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak,” katanya.

Selanjutnya, mengenai Force Majeure kata dia, apabila salah satu pihak terhalang atau tertunda melaksanakan kewajiban yang seharusnya dijalankan menurut perjanjian ini dengan alasan keadaan memaksa (Force Majeure).

“Yang berada diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang berupa bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran, badai topan, epidemik, perang, huru-hara, pemogokan, sabotase, pembentrokan masyarakat, dan blokade, maka pihak yang tidak mampu menjalankan,” tuturnya.

Adapun ketentuan lain-lainnya sambung Yasser, yakni perjanjian tunduk kepada ketentuan dan perundang-perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

BACA JUGA:  Takbiran IdulAdha di Luwuk Banggai, Ribuan Warga Ikuti Pawai Obor

“Perjanjian ini tidak akan diubah, ditambah atau dimodifikasi, kecuali dengan perjanjian atau instrumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak,” cetusnya.

Ia mengatakan, jika ada salah satu ketentuan dalam perjanjian ini salah atau tidak dapat diterapkan, maka hanya klausal itu saja yang batal atau dikesampingkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Sedangkan yang harus dianggap dipisahkan dan berlaku terus sepenuhnya. Para pihak diwajibkan untuk menjaga nama baim institusi masing-masing dan terus meningkatkan kerjasama, terutama peningkatan mutu kompetensi siswa,” tandasnya. RUM