Tetapkan Winstar TMS, KPU Banggai Dinilai Bekerja di Luar Aturan

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA – Pasca ditetapkannya bakal pasangan calon bupati/wakil bupati Banggai, Herwin Yatim-Mustar Labolo (Winstar) dengan status tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Banggai pada 23 September 2020, melahirkan beragam persepsi. Bahkan, keputusan KPU tersebut dinilai merupakan kekeliruan yang nyata.

Seperti halnya ditegaskan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulteng, Muharram Nurdin dalam konferensi persnya di Sekretariat DPC PDIP Banggai, Sabtu (26/9/2020).

Di kesempatan itu, Muharram menegaskan, bahwa keputusan KPU Banggai yang memberikan atau menetapkan status TMS kepada bakal pasangan calon Winstar sebagai peserta di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banggai yang voting day-nya jatuh pada 9 Desember 2020.

“Apa yang dilakukan KPU Banggai adalah tindakan yang keliru. Karena tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh perundang-undangan. Kami kaget dengan keputusan yang tidak melalui prosedur,” tegas Muharram.

Olehnya lanjut Muharram, keputusan KPU Banggai tersebut masih perlu di ujikan melalui jalur hukum. “Dan kami yakin Winstar masih punya peluang menang dan resmi menjadi peserta di Pilkada kali ini,” ujar Muharram.

Lebih jauh Muharram menjelaskan, keputusan KPU Banggai pada 23 September 2020 lalu, meski bagian dari hak mereka, paling tidak pihaknya mempertanyakan alasan mengapa pleno penetapan pasangan calon oleh KPU Banggai itu dilaksanakan di tengah malam. “Kenapa tidak dilaksanakan pada siang hari? Namun itu adalah bagian dari hak mereka (KPU),” terangnya.

Ia pun menyimpulkan, bahwa keputusan KPU Banggai itu adalah bagian dari upaya pihak lain yang menginginkan Winstar tidak bisa mengikuti dan memenangkan pilkada kali ini.

“Kita tetap melakukan apa yang menjadi prosedur sesuai jalur hukum. Muda mudahan, Bawaslu bisa memberikan keadilan. Sehingga apa yang dilakukan KPU Banggai itu adalah kekeliruan yang sangat nyata,” jelasnya.

Diakhir penjelasannya, Muharram menegaskan, pihaknya akan meng-DKPP-kan dua pihak penyelenggara, yakni KPU Banggai dan Bawaslu Banggai.

Menurutnya, apa yang dilakukan KPU Banggai dan Bawaslu Banggai telah melampaui kewenangan yang diatur oleh undang-undang.

“Kami akan DKPP-kan KPU Banggai dan Bawaslu Banggai. Karena mereka bekerja di luar aturan perundang-undangan,” pungkasnya. URY

Pos terkait