Terkait Capaian Target PAD, Anggota Komisi 2 DPRD Sulteng Kunjungi Bapenda Banggai

Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berkunjung ke Bapenda Kabupaten Banggai. FOTO ISTIMEWA

BANGGAI RAYA- Sebanyak 4 anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan ke Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan mengunjungi Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai, Kamis (15/6/2023) pekan kemarin.

Kunjungan anggota Komisi 2 DPRD Sulteng ke Bapenda Banggai dalam rangka melakukan komunikasi dan koordinasi terkait capaian target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banggai, serta penyaluran dana bagi hasil (DBH) pajak daerah Provinsi Sulteng, dan kendala penagihan, serta pengawasan pajak daerah.

BACA JUGA:  Pemda Banggai Berkomitmen Jadikan Profesi Guru Bermartabat

Empat anggota Komisi 2 DPRD Sulteng tersebut, diterima langsung oleh Kepala Bapenda Kabupaten Banggai, Drs. Damri Dajanun, M.Si, Sekertaris Bapenda, Misdar Syahadat, SH, M.Si, beserta para pejabat eselon 3, eselon 4 dan staf Bapenda Banggai.

Turut hadir juga, Kepala Cabang BPD Luwuk, Kepala UPTD Bapenda Provinsi Sulteng Wilayah III.

BACA JUGA:  Pemda Banggai Berkomitmen Jadikan Profesi Guru Bermartabat

Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Bapenda Kabupaten Banggai, Kartika Handayani S.STP, M.Si mengatakan, sesuai penyampaian Kepala Bapenda Banggai di kesempatan pertemuan itu berharap, supaya DPRD Provinsi Sulteng dapat mengeluarkan rekomendasi kepada empat instansi vertikal Pemerintah Pusat, agar bersedia memberikan data penggunaan sumber daya alam (SDA) kategori PAD.

Sebab menurut dia, Pemda Banggai sedang menuju digitalisasi daerah, sehingga seluruh penerimaan daerah harus non tunai di tahun 2024 mendatang.

BACA JUGA:  Pemda Banggai Berkomitmen Jadikan Profesi Guru Bermartabat

“Sebanyak 4 orang anggota Komisi 2 DPRD Sulteng datang mengunjungi Bapenda Banggai. Maksud kedatangan mereka adalahn melakukan komunikasi dan koordinasi terkait capaian target PAD Kabupaten Banggai, dan penyaluran DBH pajak daerah Provinsi Sulteng, serta kendala yang dihadapi dalam penagihan dan pengawasan pajak daerah,” kata Kartika Handayani kepada Banggai Raya, Rabu (21/6/2023). RUM

Pos terkait