Terdakwa Korupsi, JPU Kejari Banggai Tuntut Mantan Kades Matabas 4 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp592 Juta

BANGGAI RAYA-Alpian Bode, mantan Kades Matabas Kecamatan Bunta yang menjadi terdakwa kasus korupsi APBDes tahun 2020 dan 2021, dituntut hukuman 4 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp592 juta.

Tuntutan JPU Kejari Banggai itu disampaikan Selasa, 23 April 2024 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas IA, sebagaimana siaran pers yang disampaikan Kasi Intel Kejari Banggai, Sarman Tandisau.

Dalam siaran pers itu disebutkan, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, penuntut umum membacakan amar tuntutan sebagai berikut, menyatakan terdakwa Alpian Bode, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum, melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA:  Apresiasi Kinerja 2023, BPJS Kesehatan Luwuk Beri Penghargaan Pada 5 FKTP, Ini Daftarnya!

JPU meminta hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Alpian Bode dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

BACA JUGA:  Gegara Kotoran Ayam, Pria di Mendono Ini Dianiaya, Polisi Turun Mediasi

Kemudian meminta hakim menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp592.074.829,- (lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Hakim juga diminta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

BACA JUGA:  Mudahkan Masyarakat, BPJS Kesehatan Hadirkan Layanan Secara Langsung Melalui Program BUKADESA di Morut

JPU juga membebankan kepada terdakwauntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Beberapa pertimbangan penuntut umum selama proses persidangan berlangsung, yakni yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Terdakwa selaku kepala desa tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara, terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan pribadi.

Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Agenda persidangan berikutnya penyampaian nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. **

Pos terkait