BANGGAI RAYA- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banggai menargetkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp230.113.526.688. Besaran yang sejatinya wajib dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD tahun anggaran 2021 mendatang itu bertambah sekira Rp5 miliar dari target tahun anggaran 2020 yakni sebesar Rp225 miliar.
Penetapan target itu sudah diketuk palu ketika sidang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021 di DPRD Banggai, Selasa (18/8/2020).
Para wakil rakyat yang tergabung dalam keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) cukup merespon penetapan target itu. Betapa tidak, target itu dikhawatirkan tidak tercapai. “Target penerimaan PAD itu tidak realistis,” tutur Ketua DPRD Banggai, Suprapto kepada Banggai Raya di ruang kerjanya, kemarin.
Tidak realistis, bukannya tidak setuju dengan hal tersebut. Faktanya, dewan sudah menyetujuinya. Karena dinilai tidak realistis itu, para wakil rakyat sudah mempertanyakan sekaligus mempertegas langkah Pemda Banggai hingga menetapkan target penerimaan PAD.
Tahun anggaran 2020 kata Suprapto yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banggai ini, target penerimaan PAD berkisar di angka Rp225 miliar. Belakangan harus direvisi, karena kondisi mewabahnya Covid-19 yang tentu saja berdampak terhadap tak terpenuhinya target itu.
Target (2020) Rp225 miliar turun menjadi hanya Rp150 miliar. Hingga Agustus ini tutur Suprapto, realisasi penerimaan PAD baru berkisar sekira 31 persen. Jika dikalkukasi, baru sekira Rp50 miliar. Dengan fakta tersebut, lalu TAPD menargetkan PAD naik.
TAPD sebut dia, telah memberikan berbagai alasan dan keyakinan bahwa target itu dapat tercapai.
Ia khawatir, jika target penerimaan PAD itu tidak tercapai, maka akan mengganggu pembiayaan program. Jelas, program yang telah tersusun bakal batal terlaksana, karena anggaran khususnya yang bersumber dari PAD tak tersedia. “Itu yang kita khawatirkan, karena pasti (jika PAD tak tercapai), akan mengganggu belanja,” ungkapnya
Meskipun demikian, Suprapto berkeyakinan, target itu bisa tercapai. Sebab, cukup banyak potensi sumber daya yang mendukung penerimaan PAD bisa jauh lebih besar. “Kita berharap dan berdoa semoga target itu tercapai,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Suprapto mengkritisi OPD pengelola yang belum maksimal dalam proses pengawasan. Salah satu contohnya adalah penerapan typing box yang tersebar di sejumlah tempat.
Alat pengukur itu tidak dibarengi dengan pengawasan maksimal. OPD sejatinya, wajib menguji petik di tempat-tempat tersebarnya mesin pengukur itu untuk menghitung berapa besaran transaksi di hotel-hotel, restoran atau warung makan. Dari hasil uji petik itu, bisa diproyeksi besaran yang akan disetor pengelola wajib pajak. TOP
