Sulit Terwujud, Wakil Rakyat Sorot Penetapan PAD

  • Whatsapp
Syafruddin Husain

BANGGAI RAYA- Komisi III, DPRD Banggai sejak awal pekan kemarin mengevaluasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor retribusi yang dikelola berbagai instansi di Pemda Banggai. Sejatinya, tak hanya sektor retribusi semata yang dievalusi komisi membidani pendapatan dan aset daerah, tapi juga mengevaluasi penerimaan PAD dari sektor pajak.

Sumber pundi-pundi penopang keuangan daerah didistribusi dari retribusi dan pajak daerah. Dua sektor ini memang bukanlah satu-satunya sumber penerimaan keuangan daerah semata, tapi masih ada sumber lainnya. Namun, upaya memaksimalkan penerimaan sumber PAD menjadi penting, karena sifatnya berkaitan erat dengan penopang pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam maupun pengelolaan layanan jasa.

Bacaan Lainnya

Setelah melaksanakan evaluasi penerimaan PAD, komisi yang dipimpin I Putu Gumi ini menemukan beragam masalah yang butuh penyelesaian. “Dari hasil evaluasi penerimaan PAD khususnya sektor retribusi, kami menyimpulkan ada beberapa hal perlu dibahas bersama pemerintah daerah,” tutur anggota Komisi III, DPRD Banggai, H. Syafruddin Husain kepada Banggai Raya di kediamannya, Senin (30/5/2022) malam.

Komisinya sebut Ketua DPC PKB Banggai ini, tak hanya mengevaluasi PAD sektor pajak, tapi juga akan kembali berkonsentrasi mengevaluasi penerimaan PAD dari sektor pajak dengan menghadirkan instansi pengelola PAD. “Rapat evaluasi kami akan lanjutkan khusus untuk sektor pajak daerah. Yang kemarin itu baru retribusi,” katanya.

Catatan penting hasil evaluasi sektor retribusi itu dijelaskan Haji Udin-sapaan karib Syafruddin Husain. Ia menjelaskan, penetapan PAD yang dikelola masing-masing instansi rupanya tak berdasarkan indikator.

Dicontohkan Haji Udin adalah retribusi perpanjangan izin menggunakan tenaga asing yang diatur dalam Perda Izin Menggunakan Tenaga Asing atau IMTA. Retribusi ini dikelola Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Retribusi perpanjangan IMTA  sekira Rp2 miliar. Padahal, faktanya selama ini adalah retribusi yang berhasil dikumpulkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya berkisar di angka Rp800 juta saja, tidak lebih. “Bahkan untuk ukuran Rp1 miliar saja, tidak bakal cukup. Indikatornya di mana bisa sampai segitu (Rp2 miliar),” beber Haji Udin.

Demikian halnya dengan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Nasibnya serupa. Meskipun faktanya bahwa hasil ikan milik kabupaten tetangga seperti Bangkep dan Balut berpotensi menjadi sumber pendapatan, tapi potensi itu tak bisa berubah jadi pundi-pundi kas daerah, karena TPI yang tak lagi berfungsi. “Ini kan mestinya, TPI itu disokong pendanaannya untuk memungsikan TPI. Potensi ikan dari Bangkep dan Balut itu benar dibawa ke Luwuk, tapi kan tidak bisa ditarik retribusinya, karena tidak ada TPI,” ungkap dia.

Potensi retribusi di Pelabuhan Rakyat Luwuk cukup besar, tapi pemerintah daerah belum memberi perhatian serius terhadap perbaikan pelabuhan.

Ia mengingatkan bahwa retribusi itu harus dimulai dengan penyediaan pelayanan. Setelah disediakan fasilitas, sarana dan prasarananya barulah bisa ditarik. “Jadi, fungsinya menyediakan sarana dan prasarana, sekaligus juga bisa ditarik retribusinya,” jelasnya.

Sejatinya kata Haji Udin, masih banyak lagi instansi lain yang mengaku kesulitan dapat mewujudkan penetapan PAD, karena tidak disertai dengan analisa potensi. “Lucu-lucu jawaban SKPD saat rapat evaluasi di komisi. Mereka (SKPD) juga bingung bagaimana bisa mewujudkan target PAD-nya. Seperti itulah catatan kami di komisi,” sebut dia.

Dengan fakta-fakta yang terungkap tutur Haji Udin, pemerintah daerah harus mengevaluasi target-target yang telah ditetapkan saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada tahun anggaran 2022.

Catatan Komisi III urai Haji Udin, akan disampaikan kepada Pemda Banggai. Dengan harapan, Pemda Banggai mewujudkan solusi terbaik mengatasi masalah tersebut. TOP

Pos terkait