Sudah 10 Tahun, BPN Banggai Belum Juga Terbitkan Sertifikat Tanah Milik Warga Ini

Warga Luwuk saat mengkonfirmasi sertifikat tanah yang belum terbit di Kantor BPN Banggai. FOTO RUM LENGKAS

BANGGAI RAYA- Sejak 3 April 2013, ahli waris almarhum Syafruddin dan almarhumah Rusni L.S. Sibay sebagai pemilik sebidang tanah di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Muhammad Tahrim Syafruddin telah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah kepada BPN Banggai, tapi hingga saat ini belum terbit.

Bukti tanda terima yang diterima langsung oleh pegawai Kantor BPN Luwuk Banggai saat itu, Mohammad Anwarsyah, pada 03 April 2013.

Muhammad Tahrim Syafruddin mengatakan, telah menyerahkan bukti-bukti ke BPN Banggai, yaitu surat keterangan (Suket) asli nomor 37/AGR/LB/XII/82 , tanggal 22 September 1982, Suket ahli waris asli nomor 593.2/16/Kec.Luwuk, tanggal 18 Maret 2013, fotocopi surat kuasa ahli waris tanggal 01 Maret 2012, fotocopi Suket NJOP nomor KET-13/WPJ.16/KP.04/2013, tanggal 01 April 2013, fotocopi akta kematian nomor 05/1995, fotocopi akta kematian nomor 76/1995, fotocopi kartu tanda penduduk NIK 7201040401650001, fotocopi KTP NIK 171276/22.234.04.080.06367, fotocopi KTP NIK720104051284003, serta titipan dana pengurusan sebesar Rp4.460.000.

BACA JUGA:  Festival Kurikulum Merdeka se Sulteng, Siswa SMPN 3 Luwuk Juara Pertama

“Sejak tahun 2013 telah kami ajukan, tapi hingga dengan saat ini belum terbit sertifikat tanahnya. Penjelasan dari petugas yang menerima pengajuan kami, bahwa tanah tersebut adalah tanah LC/sel, yakni yang akan dijadikan fasilitas umum. Kenapa, sisa tanah kami itu, tidak bisa terbit sertifikatnya, sedangkan warga yang membeli tanah sama kami, bisa terbit sertifikatnya, seperti milik Asrin Karim dan Ko’ yang disebelahnya,” kata
Muhammad Tahrim kepada Banggai Raya, di kediamannya di Kelurahan Keleke, beberapa hari lalu.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, tanah tersebut memiliki alas hak, sesuai dengan surat keterangan ahli waris almarhum Syafruddin dan almarhumah Rusni L.S, Sibay yang tempat tinggal di Sungai Bunta, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai yang menguasai sebidang tanah berdasarkan surat keterangan tanah nomor 37/AGR/KLB/XII/82, dengan luas 7.500 meter persegi dan daftar di Pengadilan Negeri Luwuk dibawah registrasi W21-U13/2/HT.04.10P/2013.

BACA JUGA:  Dwi Sucipto Sampaikan Progress 4 PSN Migas, Investasi Capai Rp487 Triliun

Adapun tanah tersebut kata dia, sebagian telah dijual dan yang tersisa seluas 1.634,42 meter persegi. Tanah tersebut terletak di wilayah Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Berbatasan sebelah Utara dengan Harun Suleman/Syarifuddin Rahman, sebelah Timur dengan Rusni Sibay, sebelah Selatan dengan jalan raya, dan sebelah Barat dengan M. Husain.

“Sesuai Nomor 472/103/PEM.KLBT/2013, tanggal 18 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Lurah Bungin Timur, Semuel Sumreskosu, S.Sos, nomor 593.2/16/Kecamatan Luwuk, tanggal 18 Maret 2013, serta yang ditandatagani oleh Camat Luwuk, Sofian Datu Adam, SH. Surat keterangan nomor 37/AGR/KLB/XII/82, yang ditandatangani oleh Lurah Bungin, M. Basuni, dan Camat Luwuk, Mahyudin Djude, BA, pada tanggal 22 September 1982,” jelas Aco panggilan akrabnya.

Ia mengatakan, bahwa keterangan Kantor BPN Banggai tanahnya akan dijadikan fasilitas umum, dengan ukuran 7.500 meter persegi. Sedangkan pihak BPN Banggai tidak menyampaikan haal tersebut kepadanya sebagai ahli waris pemilik tanah.

BACA JUGA:  Presiden PKS Instruksikan Kader Menangkan Sulianti Murad di Pilkada Banggai

Mama sebut dia, meninggal di tahun 2010, kalau memang tanah itu akan dijadikan fasilitas umum, maka akan disampaikan oleh orang tuanya. Tapi ini, tidak ada disampaikan kepada pemiliknya.

“Itu tidak ada, karena orang tua kami, sebelum meninggal itu, menyuruh saya bangun rumah disitu, kalau ada uang bangun saja rumah disitu,” terangnya.

Kalau tanah itu kata Tahrim, akan dibuatkan fasilitas umum, keluarganya telah membuatkan jalan di sebelahnya. Sedangkan itu saja, pembuatan jalan tanpa pemberitahuan kepada ahli waris.

Kenapa tekannya, saat itu Kantor BPN melakukan musyawarah, tidak mengundang pemilik tanah, hanya para pembeli tanah tersebut yang dikumpulkan untuk meminta persetujuan terhadap pembuatan fasilitas umum.

“Sedang orang tua kami tidak diundang. Dulunya itu kebun orang tua kami, tidak mungkin saya punya mama ba suruh saya bangun rumah disitu, kalau dia tahu itu akan menjadi fasilitas umum,” tandasnya. RUM

Pos terkait