Soal SK Pengangkatan Direktur PDAM, PC PMII Banggai Adukan Bupati ke Presiden

  • Whatsapp
KETUA PC PMII Kabupaten Banggai, Muh. Erwinsyah (Kanan) bersama Wakil Ketua II, La Muhaidir Tomia. FOTO : RAHMAN ASNAWI

BANGGAI RAYA – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Banggai, mengadukan Bupati Banggai, H. Amiruddin Tamoreka ke Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), pimpinan Pemperantasan Korupsi (KPK) serta Gubernur Sulawesi Tengah, terkait indikasi adanya pelanggaran Administrasi Pemerintahan dan Pembangakangan terhadap asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Bupati Banggai.

Pengaduan PC PMII Kabupaten Banggai tersebut tertuang dalam suratnya tertanggal 22 September 2021 itu, ditandatangani Ketua PC PMII Kabupaten Banggai, Muh. Erwinsyah dengan perihal Pengaduan Indikasi Pelanggaran Administrasi Pemerintahan Dan Pembangkangan Terhadap Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Dilakukan Oleh Bupati Banggai yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Dalam Negeri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Gubernur Sulawesi Tengah

Bacaan Lainnya

Dalam surat itu disebutkan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Luwuk yang dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan profesional yang berpedoman terhadap asas- asas umum pemerintahan yang baik dan tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan dengan merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Radan Usaha Milik Daerah. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

Erwinsyah menjelaskna, pada Jum’at 03 September 2021 Bupati Banggai telah melantik Direktur dan jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dilansir dibanyak media baik cetak maupun online. Pelantikan ini adalah suatu tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat bertetentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik.

Dia menguraikan beberapa fakta yakni Bahwa Pemerintah Kabupaten melalui Panitia seleksi telah mengeluarkan Pengumuman Nomor : 02/Pansel/VII/2021 Tentang Seleksi Calon Direktur PDAM Kabupaten Banggai Masa Bhakti 2021 -2026 yang di tandatangani oleh ketua Panitia Seleksi Ir. Abdullah , Msi.

Selain itu kata Erwin, bahwa Pengumuman tersebut sangat nyata bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Bahwa dalam Diktum Ketentuan Umum Pengumuman Tersebut tidak tegas memasukan ketentuan pada pasal 57 huruf h Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 yang berbunyi “berusia paling rendah 35(tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali”.

Bahwa dalam Diktum Ketentuan Umum Pengumuman Tersebut tidak memasukan ketentuan pada pasal 26 huruf f, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berbunyi “memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha PERUMDA Air Minum”.

Bahwa dalam Diktum Ketentuan Umum Pengumuman Tersebut tidak tegas memasukan ketentuan pada pasal 26 huruf i , Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berbunyi “saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 35 (tiga pu1uh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun”.

Bahwa dalam Diktum Ketentuan Umum Pengumuman Tersebut tidak memasukan ketentuan pada pasal 26 huruf k Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berbunyi “tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas, atau Direksi lainya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar”.

Bahwa dalam Diktum Ketentuan Umum Pengumuman Tersebut tidak memasukan secara tegas ketentuan pada pasal 26 huruf l Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berbunyi “tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon Bupati atau calon wakil Bupati dan/atau calon /anggota legislative”.

Bahwa setelah melawan dan melanggar peraturan pada proses seleksi tersebut diatas selanjutnya Bupati Banggai melakukan pelantikan kepada Bachrudin Amir, menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Banggai,Ferdi Saajad selaku direktur tehnik,Moh Rivai D Karim selaku direktur administrasi dan keuangan, Serta Romy Botutihe selaku direktur pelayanan.

Bahwa telah menjadi fakta umum Bachrudin Amir yang menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Banggai adalah saudara ipar dari Bupati Banggai sehingga pengangkatnya adalah pelanggaran yang sangat serius terhadap pasal 26 huruf k Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berbunyi “tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas, atau Direksi lainya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar”.

Bahwa Bachrudin Amir yang menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Banggai adalah saudara ipar dari Bupati Banggai sehingga pengangkatnya adalah pelanggaran yang sangat serius terhadap pasal 4 ayat 1 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang berbunyi “tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah/wakil kepala daerah atau dewan pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar”.

Bahwa pada saat mengikuti seleksi Romy Botutihe selaku direktur pelayanan tidak mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik dan baru mengundurkan diri setelah dilantik menjadi direktur pelayanan yaitu sebagaimana pernyataan sekeretaris partai gerindra kabupaten banggai pada media online Luwuktimes.id dan ini jelas telah melanggar pasal 26 huruf l Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berbunyi “tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon Bupati atau calon wakil Bupati dan/atau calon /anggota legislative”.

Bahwa Bachrudin Amir, yang dilantik Bupati Banggai sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Banggai,Ferdi Saajad selaku direktur tehnik,Moh Rivai D Karim selaku direktur administrasi dan keuangan, Serta Romy Botutihe selaku direktur pelayanan sangat besar diduga tidak memiliki pengalaman dan memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha PERUMDA Air Minum sebagaimana diatur pada pasal 26 huruf f, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berbunyi “memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha PERUMDA Air Minum”.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas sangat jelas bahwa proses seleksi telah cacat hukum sejak awal dikarenakan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal dan tentunya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial.

Bahwa dikarenakan proses seleksi yang telah cacat hukum sejak dari proses awalnya maka telah melahirkan suatu Keputusan yang cacat hukum pula.

“Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kami dari Pergeraakan Mahasiswa Islam (PMII) Cabang Banggai meminta kepada : Presiden Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB),Menteri Dalam Negeri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Gubernur Sulawesi Tengah, agar memeriksa dan mengambil langkah hukum dan atau penindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Dia berharap, agar laporan atau aduan yang disertai permintaan ini, dapat segera ditindaklanjuti, demi terjadinya perubahan yang lebih baik dan terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik, yang berkepastian Hukum dan Bebas dari segala macam kepentingan. (*)

Penulis: Rahman Asnawi

Pos terkait