SK Pemberhentian Aparat Desa Landonan Bangkep Tidak Sesuai Regulasi

  • Whatsapp
Komisi I DPRD Bangkep menggelar Rapat Dengar Pendapat membahas pemberhentian 3 aparat Desa Landonan, Kecamatan Buko Selatan, di ruang rapat DPRD Bangkep, Kamis (16/6/2022). FOTO: SURIYANTO H. PASANGIO

BANGGAI RAYA- Komisi I DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep) melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) membahas terkait pemberhentian 3 aparat Desa Landonan, Kecamatan Buko Selatan, di ruang rapat DPRD Bangkep, Kamis (16/6/2022).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bangkep, Iwan T Bua itu menghadirkan Kabag Hukum Setda Bangkep, Eddy, Inspektur Inspektorat Bangkep, Iswanto, Camat Buko Selatan, Kufuan Pandjo, Kepala Desa Landonan dan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi I DPRD Bangkep, Iwan T Bua mengatakan, rapat ini tidak lain untuk menindaklanjuti laporan warga atas pemberhentian 3 aparat Desa Landonan yang dilakukan oleh kepala desa Landonan.

Sebab, warga menilai bahwa pemberhentian 3 aparat desa itu dilakukan oleh kepal desa secara sepihak dan sangat tidak berdasar.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, jika memang benar bahwa Surat Keputusan (SK) pemberhentian 3 aparat desa itu tidak sesuai regulasi, maka dengan begitu, SK pemberhentian itu pun harus dibatalkan.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Bangkep, Samsul Saimbi. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta kepala desa Landonan untuk segera menyelesaikan kisruh yang terjadi di wilayahnya.

“Tolong kades selesaikan kisruh ini,” ujar Samsul Saimbi di sela-sela berlangsungnya rapat.

Samsul menilai, bahwa SK pemberhentian 3 aparat desa tersebut sangat tidak mendasar. Bahkan dalam SK itu, kelapa desa tidak menjelaskan secara detail apa dasar pemberhentian.

“Penjelasan hanya periodesasi/masa jabatan. Nanya ini tidak diautur dalam perundang-undangan yang menjadi syarat pemberhentian. Dasar ini tidak pas. Karena tidak masuk dalam regulasi pemberhentian yang mengikat dan tentunya SK pemberhentian ini tidak memenuhi unsur jika melihat peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Bangkep, Eddy menjelaskan, pemberhentian aparat desa itu sudah jelas tertuang dalam Perda nomor 10 tahun 2017 tentang peraturan pemberhentian perangkat desa.

Pemberhentian harus jelas alasan dan dasar sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. “Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan ketika melakukan pemberhentian. Misalnya, meninggal dunia, sakit yang cukup lama karena kondisi tidak mungkin dapat disembuhkan dan beberapa syarat lainnya,” urai Eddy.

Namun lanjut Eddy, alasan atau dasar pemberhentian yang dilakukan kepala desa hanya berdasarkan periodesasi atau akhir masa jabatan.

“Apa yang kades sampaikan itu hanya cerita. Jangan sampai ada sentimen kepentingan politik. Alasan mengeluarkan keputusan harus terurai. Kami khawatir, kepala desa tidak baca SK yang dikeluarkan. Kalau kades baca saya yakin, pak kades tidak paham juga,” paparnya.

Diakhir penjelasannya, dia menegaskan bahwa SK pemberhentian kepala desa Landonan bertentangan dengan aturan yang ada. “Pak kades memberhentikan secara sepihak,” cetusnya. (*)

Penulis : Suriyanto H. Pasangio

Pos terkait