Serapan APBD Banggai Memprihatinkan

  • Whatsapp
Para pimpinan OPD saat mengikuti rapat evaluasi APBD Banggai. FOTO DOK DKISP

BANGGAI RAYA- Serapan anggaran atau realisasi pelaksanaan anggaran khusus untuk belanja modal dalam APBD Banggai Tahun 2022 sangat memprihatikan. Berdasarkan laporan yang diungkap Sekretaris Kabupaten Banggai Abdullah Ali dalam rapat evaluasi realisasi APBD 2022, Selasa ,(17/5/2022), capaian pelaksanaan belanja modal atau program pembangunan dan pengadaan, baru terealisasi sebesar 0,18 persen.

Berdasarkan keterangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Bacaan Lainnya

Persentase serapan anggaran yang cukup tinggi baru untuk belanja operasi sebesar 22,67 persen. Belanja operasi antara lain untuk gaji pegawai dan kegiatan operasional kantor.

Meski tak menyebutkan secara detail serapan anggaran yang masih minim tersebut sampai pada bulan apa, namun rapat evaluasi yang digelar usai upacara bulanan pada 17 Mei ini, memunculkan penegasan Bupati Amirudin yang menyebutkan akan menurunkan posisi jabatan kepala OPD, bila tak ada kemajuan serapan anggaran masing-masing OPD yang mereka pimpin.

Bupati Banggai Amirudin menegaskan bahwa pejabat yang tidak kompeten akan diturunkan satu tingkat dari jabatan sebelumnya, seperti kepala dinas akan jadi sekretaris dinas.

Bukan persoalan suka atau tidak suka kata Bupati Banggai, melainkan ketidakmampuan melakukan pekerjaanlah yang membuat para pejabat akan turun peringkat. 

Penegasan demikian disampaikan, karena sebelumnya, setelah dilakukan evaluasi, belanja yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) masih kurang, dan masih banyak OPD yang belum menyetorkan rencana kerja untuk tahun 2022. Namun sayang, dalam rilis yang disajikan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Banggai tersebut, tidak ada data persentase serapan anggaran masing-masing OPD, sehingga tak diketahui OPD mana yang masih sangat rendah serapan anggarannya dan mana yang sudah lebih baik.

Sejumlah pejabat yang dimintai penjelasan soal data realisasi serapan anggaran juga enggan memberi informasi realisasi masing-masing organisasi perangkat daerah. (*)

Penulis: Iskandar Djiada/Zainuddin Lasita

Pos terkait