Sekolah Zona Hijau dan Kuning di Sulteng Boleh Belajar Tatap Muka

  • Whatsapp
Abdurrahaman Abdillah Y Rumi

BANGGAI RAYA- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan surat edaran nomor 001/12.SEK/DIKBUD, tertanggal 24 Agustus 2020 tentang perubahan pedoman penyelenggaraan pembelajaran di Satuan Pendidikan Terpadu Madani/SMANOR/SMA/SMK/SLB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021 di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Satuan pendidikan SMA/SMK se Sulteng dan Satuan Pendidikan Terpadu Madani Palu (SD/SMP/SMA) pada semua zona hijau dan kuning, diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, dengan ketentuan, pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama 3 bulan yaitu Oktober-Desember kepada satuan pendidikan yang benar-benar telah memenuhi standar sarana prasarana dalam pencegahan  Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan Lahace melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V Kabupaten Banggai, Banggai Kepuluan dan Banggai Laut, Abdurrahman Abdillah Y Rumi mengatakan, dasar hukumnya, yaitu instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, tentang disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021, di masa Pandemi Covid-19, tanggal 15 Juni 2020.
SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri lanjut dia, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021, di masa Pandemi Covid-19 tanggal 7 Agustus 2020. Surat edaran gubernur nomor 420/428//DIKBUD tanggal 19 Agustus 2020 tentang perubahan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/SLB/MA dan satuan pendidikan lainnya tahun pelajaran 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19.

Rekomendasi satuan tugas pencegahan Covid-19 Provinsi Sulteng pada rapat koordinasi pencegahan Covid-19 bidang pendidikan pada tanggal 10 Agustus 2020, dengan mempertimbangkan kesehatan, dan keelamatan lahir bathin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah, serta tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikologis dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa Pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Sulteng.

“Untuk itu perlu diterbitkan perubahan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulteng nomor 001/05.SEK/DIKBUD tentang pedoman penyelanggaraan belajar dari rumah Satuan Pendidikan Terpadu Madani/SMANOR/SMA/SMK/SLB di masa Pandemi Covid-19. Sehingga, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah wilayah se Sulawesi Tengah bersama pengawas pembina pada semua zona wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan. Dan tidak memperbolehkan pembelajaran  tatap muka di satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa, namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap,” kata Abdurrahman Abdillah Y Rumi kepada Banggai Raya, Kamis (27/8/2020) melalui pesan WhatsApp.

Kepala satuan pendidikan kata dia, memastikan sarana prasarana di sekolah sudah tersedia memadai, seperti toilet bersih, sarana cuci tangan secara permanen dengan air yang mengalir menggunakan sabun pada setiap ruang kelas dan gedung lainnya. Kesiapan menerapkan area wajib masker, atau masker tembus pandang bagi peserta didik disabilitas rungu. Memiliki pengukur suhu tubuh tembak, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan.

Satuan pendidikan sambung Abdurrahman, telah memiliki surat pernyataan orang tua murid memberi izin anaknya melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan jika terdapat orang tua yang tidak memberikan izin anaknya, untuk melakukan pembelajaran tatap muka, maka satuan pendidikan berkewajiban memberikan layanan pembelajaran secara Daring/Lurin/modul atau bentuk pembelajaran lainnya.

Satuan pendidikan agar senantiasa melakukan koordinasi dengan tim satuan tugas penanganan  Covid-19 provinsi dan kabupatern/kota, untuk kemudahan mengakses fasilitas layana kesehatan. Tanggungjawab implementasi dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan  menjadi tanggunbgjawab Kepala Cabang Dinas  Wilayah, kepala satuan pendidikan dan orang tua siswa. Apabila ada dalam kondisi tidak aman atau tingkat resiko daerah berubah ke zona orange atau ke zona merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali secara otomatis oleh kepala satuan pendidikan.

Menurut dia, satuan pendidikan SMA/SMK se Sulteng dan Satuan Pendidikan Terpadu Madani Palu (SD/SMP/SMA) pada semua zona hijau dan kuning, diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dengan ketentuan, pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama 3 bulan, yaitu Oktober-Desember kepada satuan pendidikan yang benar-benar telah memenuhi standar sarana prasarana dalam pencegahan Covid-19.

“Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan SMA/SMK se Sulteng dan SMA Terpadu Madani Palu, paling cepat diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2020 hanya untuk kelas X, sementara untuk kelas XI dan kelas XII pembelajaran dilakukan secara daring/luring/modul atau pembelajaran lainnya. SMP Terpadu Madani Palu paling cepat diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2020 hanya untuk kelas VII, sementara kelas VIII dan kelas IX pembelajaran dilakukan secara daring/luring/modul atau pembelajaran lainnya. SD Terpadu Madani Palu, paling cepat diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2020 hanya untuk kelas VI, sementara untuk kelas I, II, III, IV dan kelas V pembelajaran secara daring/luring/modul atau pembelajaran lainnya,” jelasnya.

Ia menegaskan, kondisi kelas untuk satuan pendidikan SMA/SMK dan Satuan Pendidikan Terpadu Madani Palu, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Jumlah kursi dan meja yang ditempatkan di dalam kelas sebanyak jumlah siswa atau maksimal 18 pasang kursi dan meja. Jumlah hari pembelajaran tatap muka dalam setiap Minggunya ditetapkan oleh satuan pendidikan, namun jumlah jam pembelajaran tatap muka setiap harinya hanya dapat dilakukan 4 x 45 menit, dimulai pukul 07.30, dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

Satuan pendidikan dapat memilih 3 alternatif kurikulum, yakni kurikulum 2013 secara penuh, kurikulum darurat, dan atau kurikulum hasil penyederhanaan oleh satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan sitem kombinasi antara tatap muka dan pelaksaanana daring/luring/modul di satuan pendidikan, sesuai kondisi dan kebutuhan. Kepala satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepolisian setempat, untuk melakukan patroli siswa.

Selanjutnya, ia mengatakan, implementasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan agar berpedoman terhadap Inpres nomor 6/2020 dan SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama tanggal 15 Juni 2020. Dan peraturan lainnya yang relevan. Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan implementasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) masing-masing atau sumber pendanaan lain di sekolah.

Ia menambahkan, pembelajaran praktik adalah keahlian inti SMK, pelaksanaan pembelajaran praktik mata pelajaran produktif bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona, yaitu hijau, kuning, orange dan merah, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan. Pembelajaran praktik dilakukan secara tatap muka untuk semua jenjang kelas X, XI dan kelas XII.

Pelaksanaan prakerin (praktik kerja industri) dilakukan dengan mempertimbangkan daerah tujuan terdekat. Daerah tujuan prakerin tidak berada pada zona merah terpapar Covid-19. Pembiayaan yang ditimbulkan karena adanya kegiatan prakerin tidak memberatkan orang tua siswa dan tidak memaksakan kepada siswa yang tidak memiliki pembiayaan. Pelaksanaan Prakerin dapat dilakukan paling cepat 1 Oktober 2020. Tanggungjawab pelaksanaan praktik dan prakerin SMK menjadi  tanggungjawab kepala satuan pendidikan SMK dan orang tua.
Penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan SMANOR Tadulako Palu paling cepat diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2020 hanya untuk kelas X, bagi siswa yang domisili di wilayah Kota Palu dan sekitarnya , sementara untuk kelas X, siswa yang domisili di luar Kota palu. Serta kelas XI dan kelas XII pembelajaran secara daring/luring/modul atau pembelajaran lainnya. Tidak diperkenankan menggunakan asrama siswa, sebagai antisipasi penularaan Pandemi Covid-19 di satuan pendidikan SMANOR.

“Aktivitas latihan kecabangan olahraga bagi siswa kelas X domisili  Kota Palu dilaksanakan sepenuhnya pada sore hari. Aktivitas latihan kecabangan olahraga bagi siswa kelas X domisili diluar Kota Palu dan kelas XI dan Kelas XII dilaksanakan di rumah masing-masing dengan panduan pada pelatih tiap cabang olahraga,” tuturnya.

Menurut dia, pembelajaran bagi TK Terpadu Madani Palu, dilakukan dengan belajar dari rumah secara daring/online/luring/modul dan atau pelaksanaan kunjungan guru, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta mendapat persetujuan dari orang tua siswa. Dan pembelajaran satuan pendidikan SLB se Sulteng, dilakukan dengan belajar dari rumah secara daring/online/luring/modul dan atau sejenisnya, dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki.

“Proses belajar dari rumah secara online/daring/luring/modul dan atau sejenisnya berlaku dari awal tahun pelajaran 13 Juli 2020 sampai pada tanggal 13 Desember 2020,” cetusnya.
Dia berharap, seluruh kepala satuan pendidikan agar mempersiapkan segala sarana dan prasarana pencegahan penyebaran Covid-19 di satuan pendidikan masing-masing. Semua komponen warga sekolah agar ikut melakukan pengawasan dan memastikan siswa-siswinya melakukan aktivitas belajar dari rumah selama masih yang ditentukan.

“Kepala-kepala satuan pendidikan yang melanggar surat edaran ini akan diberikan sanksi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kepala satuan pendidikan agar menyampaikan laporan secara berkala terkait aktivitas pelaksanaan pembelajaran selama masa Pandemi Covid-19 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng. Surat edaran ini akan ditinjau kembali sesuai perkembangan dan kebijakan pemerintah,  terkait penyebaran Pandemi Covid-19 secara nasional,” pungkasnya. RUM

Pos terkait