Sekali Rapid Test Bayar Rp525 Ribu

Anang S Otoluwa
Dinkes Tak Bisa Intervensi Kebijakan Klinik

BANGGAI RAYA- Bagi warga yang hendak keluar daerah, sebaiknya menyiapkan dana untuk membayar pemeriksaan rapid test. Hasil pemeriksaan bebas covid-19 menjadi salah satu surat ‘sakti’ yang ditunjukkan ketika bepergian, karena sebuah keharusan ketika bepergian keluar daerah.

Keharusan menunjukkan surat bebas Covid yang diwajibkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 rupanya dikeluhkan warga. Betapa tidak, untuk sekali rapid test, warga dikenakan biaya Rp525 Ribu. Keluhan soal biaya itu beredar luas di jejaring sosial facebook. Bukan hanya keluhan, tapi kwitansi pembayaran rapid test ikutan diunggah.

Bagaimana tanggapan Kepala Dinas Kesehatan Banggai, Anang Otoluwa terhadap hal itu?

BACA JUGA:  Kapolres Banggai Minta Personelnya Jaga Nama Baik Keluarga dan Polri! 

Anang mengaku, pemeriksaan rapid test di tiga klinik itu, karena alat rapid test yang dimiliki Dinas Kesehatan Banggai, kurang. Sedangkan, jumlah yang harus dilakukan rapid test 10 persen dari warga Kabupaten Banggai.

“Kami belum bisa layani untuk rapid test bagi pelaku pejalan keluar daerah, karena alat terbatas. Sekarang hanya ada 6.000 alat rapid test dari usulan 10.000, makanya tidak bisa digunakan untuk pelaku pejalan keluar daerah. Saat ini, UPT Kesehatan semuanya lagi jalan, lakukan rapid test bagi orang yang berasal dari luar daerah,” ungkap Anang Otoluwa kepada Banggai Raya di Kantor DPRD Banggai, Selasa (2/6/2020).

BACA JUGA:  Kepala Deputi Adin dan Bupati Balut Resmikan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, tidak melakukan rapid test dan tidak mengeluarkan surat keterangan bebas covid-19, kepada siapa saja yang akan melakukan perjalanan keluar daerah.

Berkaitan dengan surat yang memuat tiga klinik yang bisa melakukan rapid test umum bagi pelaku pejalan keluar daerah ungkap Anang Otoluwa, itu bukan bisnis hanya sebagai informasi bagi masyarakat.

“Tiga klinik di antaranya Klinik Prodia di Rumah Sakit Claire Medica Luwuk, Klinik Nyiur dan Klinik Dejavu itu bisa melayani rapid test umum dan mengeluarkan surat bebas covid 19. Kami hanya memberikan informasi bukan membisniskan,” jelas dia.

BACA JUGA:  Kapolres Banggai Jalin Silaturahmi Bersama Jurnalis

Untuk biaya per sekali rapid test itu sudah menjadi kewenangan setiap klinik, pihaknya tidak bisa mengintervensi. Sebab, risiko dalam melakukan pelayanan itu, klinik yang menanggungnya. “Soal biaya yang ditetapkan itu klinik kami tidak bisa intervensi, karena risiko tertular dan fasilitas itu mereka yang siapkan. Biaya sebenarnya bisa kami turunkan, kalau kami beli alatnya. Hanya saja alatnya mahal. Dan untuk bisa mendapatkan hasil rapid itu sudah menjadi risiko bagi pelaku perjalanan,” ungkapnya. SAH