TOLAK LAPORAN PANSUS TERKAIT DANA BOK
BANGGAI RAYA – Fraksi Gerindra DPRD Banggai Kepulauan secara tegas menolak laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait temuan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2019. Penolakan itu disampaikan juru bicara fraksi Gerindra, Badrin Liato dalam sidang paripurna, Senin (7/9/2020).
Alasan penolakan fraksi Gerinda tersebut, didasari bahwa kasus pemotongan dana BOK tersebut hanya dilaksanakan di tahun 2019. Padahal, kasus pemotongan dana BOK telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir.
Selain itu menurut Badrin Liato, pemeriksaan terhadap permasalahan pengelolaan keuangan instansi pemerintah daerah merupakan gawean Inspektorat Sulteng atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulteng.
Bahkan, Badrin Liato pun mengacu pada hasil pemeriksaan BPK Perwkilan Sulteng yang tidak menemukan permasalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah termasuk di tubuh Dinas Kesehatan Bangkep. Sehingga, bertentangan dengan laporan pansus angket DPRD Bangkep terhadap pemotongan dana BOK tersebut.
Sikap fraksi Gerindra itu pun lantas menimbulkan reaksi dari Wakil Ketua I DPRD Bangkep, Rizal Arwie.
Kamis, (10/9/2020), Politisi Golkar ini mengakatan, bahwa alasan penolakan fraksi Gerindra tersebut tidak substansial dan terkesan membingungkan. ”Ada masalah apa sebenarnya?. Semestinya ini ditolak dari awal. Kan ini jadi lucu. Pak Badrin Liato juga kan masuk sebagai panitia angket pansus dana BOK, kemudian bekerja juga. Saya mau tau, ini siapa yg menolak? Dan perintah siapa untuk menolak pekerjaan angket DPRD ini?,” tegas mantan aktivis itu.
Menurutnya, penolakan fraksi Gerindra akan lebih baik jika dilakukan dari awal pembentukan pansus. Agar tidak menciptakan berbagai persepsi. Sebab, penolakan itu sama halnya dengan upaya melindungi oknum terkait atau membenarkan kasus pemotongan dana BOK tersebut.
“Karena kita tau bersama siapa ketua Gerindra? Kalau penolakan itu dari ketua DPC Gerindra, maka saya kira Gerindra Bangkep sedang melindungi orang yang bermasalah,” ujarnya.
Bahkan lanjut dia tegaskan, ada semacam iktikad tidak baik dan mencoba mengintervensi upaya lembaga DPRD dalam memperbaiki daerah ini. Tidak hany itu, ia juga menilai bahwa penolakan itu merupakan awal buruk bagi DPRD Bangkep.
“Saya menganggap bahwa fraksi ini (Gerindra) sedang mendukung kegiatan pemotongan dana BOK,” ungkapnya.
Hasil temuan pansus angket tahun 2019 tersebut lebih jauh ia katakan, akan menjadi pintu masuk bagi pansus dewan Bangkep untuk menindaklanjuti dugaan kasus yang sama di tahun-tahun sebelumnya. DUL
