Realisasi APBD 2022 Hanya 88,59 Persen atau Silpa Rp256,5 M

BANGGAI RAYA-Realisasi APBD Banggai tahun 2022 hanya sebesar Rp2.218.867.199.135 atau 88,59 persen dari total anggaran sebesar Rp2.504.758.902.107.

Pencapaian realisasi APBD sebesar 88,59 persen itu disampaikan Bupati Banggai dalam nota pengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Senin (26/6/2023) pada rapat paripurna DPRD Banggai.

Dalam nota pengantar yang disampaikan Wabup Furqanudin Masulili, disebutkan bahwa pendapatan daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.250.443.203.781, dan sampai 31 Desember 2022 direalisasikan sebesar Rp2.221.121.648.652 atau 98,70 persen.

BACA JUGA:  Momen Halalbihalal di Nambo, Bupati Banggai Bagikan Sertifikat Tanah

Dan bila ditambah dengan anggaran setelah perubahan menjadi Ro2.504.758.902.107, dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.218.867.199.135 atau dengan tingkat serapan 88,59 persen.

Setelah mengurai sejumlah hal, Wabup menyampaikan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa yang terbukukan pada tahun anggaran 2022 menunjukkan angka sebesar Rp256.505.450.781.

Sejumlah fraksi menyoroti besarnya Silpa atau anggaran yang tidak terserap atau tidak dilaksanakan yang mencapai 256 miliar lebih. Padahal pada saat yang bersamaan, banyak program usulan rakyat yang tidak bisa diprogramkan dalam APBD dengan dalih anggaran yang tidak mencukupi

BACA JUGA:  Kapolsek Pimpin Bersih-bersih Jalanan Kota Luwuk Usai Banjir Kemarin 

Terhadap sorotan fraksi itu, Wabup Banggai mengatakan bahwa sebagian Silpa yakni sebesar Rp71 miliar sudah menjadi program di tahun 2023 ini. Masih ada sisanya lagi kata Wabup Furqanudin, namun Silpa itu bertuan atau nantinya akan dikembalikan ke dinas pemilik anggaran tersebut.

Terkait hal ini, anggota DPRD Banggai Sukri Djalumang mengatakan bahwa Silpa yang belum masuk dalam APBD itu dievaluasi untuk membiayai program yang diusulkan rakyat, sementara dinas yang gagal merealisasikan programnya agar dievaluasi. Bahkan Sukri sempat mendorong Bupati Banggai agar mengganti pimpinan OPD yang realisasi program dan serapan anggarannya tidak tercapai optimal.

BACA JUGA:  Berkas Tiga Bakal Calon Rektor Unismuh Luwuk Resmi Diserahkan ke PWM Sulteng

Secara umum, seluruh fraksi di DPRD Banggai menerima nota pengantar itu untuk dibahas pada tahap selanjutnya yakni Pansus DPRD Banggai. DAR