PT Sawindo Cemerlang Diminta Transparan

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA – Komisi II, DPRD Banggai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak PT Sawindo Cemerlang, di ruang rapat DPRD Banggai, Senin (31/8/2020). Rapat itu untuk menindak lanjuti tuntutan massa aksi saat melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Banggai, beberapa waktu lalu.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, DPRD Banggai, Sukri Djalumang itu, menghadirkan pihak PT Sawindo Cemerlang, Asisten II Setda Banggai, Camat Batui, Camat Batui Selatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banggai dan Dinas Pertanian dan Perkebunan serta perwakilan masyarakat Batui.

Dalam rapat itu, pihak perusahaan diminta untuk transparan dalam mengelola lahan masyarakat melalui plasma.

Bahkan, pihak perusahaan pun didesak untuk menyelesaikan persoalan dengan masyarakat yang merupakan pemilik lahan.

Di kesempatannya, pihak perusahaan menjelaskan, bahwa sejauh ini pihaknya telah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban perusahaan.

Dan pihak perusahaan pun berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut.

Diketahui, sebelumnya Front Masyarakat Lingkar Sawit Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Banggai, Kamis (27/8/2020). Mereka menuntut terkait penyelesaian kasus agraria di Kabupaten Banggai yang dilakukan oleh pihak perusahaan sawit.

Dalam aksi itu, mereka menyuarakan  tidak transparansinya PT. Sawindo Cemerlang atas pembagian lahan ke masyarakat. Bahkan, massa aksi meminta agar Izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sawindo Cemerlang segera dicabut.

Menurut mereka, industri sawit di Kabupaten Banggai seharusnya hadir untuk mensejahterakan dan menjamin perekonomian masyarakat.

Namun fakta objektif di lapangan, sangat berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya menjadi fungsi perusahaan insdustri sawit.

Contoh misal, tidak adanya transparansi PT Sawindo Cemerlang atas pembagian lahan di masyarakat, penguasaan lahan masyarakat selama 10 tahun tanpa adanya pembagian hasil, masuknya lahan masyarakat dalam HGU tanpa adanya persetujuan dari pemilik lahan, penggusuran lahan masyarakat secara paksa, tidak adanya lahan konservasi yang disediakan oleh perusahaan industri sawit.

Selanjutnya, pencemaran lingkungan dalam hal ini pengelolaan limbah sawit yang tidak sesuai standar. Dan yang terakhir, menggunakan jalan masyarakat sesukannya dan hanya merusak, tanpa adanya kompensasi kepada masyarakat.

Saat itu, massa aksi diterima langsung Sekretaris Komisi I, DPRD Banggai, Suparno, Ketua Komisi II, DPRD Banggai, Sukri Djalumang. Politisi Partai Nasdem ini pun mengajak perwakilan massa aksi untuk berdialog di ruangan kantor DPRD Banggai, sembari mencarikan solusi.

Dalam dialog itu, Sukri Djalumang menyahuti apa yang menjadi tuntutan massa aksi tersebut. Sukri Djalumang menegaskan, bahwa dalam waktu dekat ini akan mengundang pihak PT Sawindo Cemerlang.  URY

Pos terkait