BANGGAI RAYA – Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PIlkades) Nanga Nangaon Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, tentang penetapan bakal calon kades yang telah lolos dalam seleksi tambahan pada pelaksanaan tahapan Pilkades di desa tersebut, dinilai banyak pihak bermasalah.
“Kasus yang terjadi di Desa Nanga Nangaon hampir sama dengan Desa Kayowa, sehingga kami meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Banggai untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dan mencarikan solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi, sehingga Komisi I DPRD Kabupaten Banggai mengambil kesimpulan meminta kepada Bupati Banggai melalui pimpinan DPRD Kabupaten Banggai, melakukan peninjauan kembali atas keputusan panitia Pilkades Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta dan melakukan penelitian atas persyaratan administrasi bakal calon kades Nanga-Nangaon sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Komisi I DPRD Kabupaten Banggai, Masnawati Muhammmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, Selasa (12/10/2021) di ruang rapat lantai II DPRD Kabupaten Banggai.
Selain itu kata Masna, pihaknya juga meminta kepada DPMD Kabupaten Banggai untuk menyelesaikan tiga permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PIlkades yang diselenggarakan di tiga desa yakni Desa Longkoga Barat Kecamatan Bualemo, Desa Nanga-Nangaon Kecamatan Bunta dan Desa Kayowa Kecamatan Bunta.
“Kasus yang terjadi di tiga desa ini hampir mirip, sehingga dibutuhkan penanganan khusus dari DPMD dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Khusus untuk Desa Nanga-Nagaon dari persyaratan awal sudah bermasalah terkait persyaratan bakal calon berupa adanya pemenipulasian data indentitas diri berupa tanggal lahir oleh salah satu bakal calon kades, untuk memenuhi persyaratan utama administrasi,” bebernya.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banggai, Bachtiar Pasman menyarankan para pihak yang bermasalah untuk duduk bersama dan berkoordinasi karena semuanya hadir dalam pertemuan ini serta melakukan komunikasi yang baik, sehingga masalah yang terjadi dapat diselesaikan secara arif.
Dia menyebutkan, permasalahanini terjadi karena mis komunikasi diatara para pihak, sehingga dibutuhkan untuk bisa secara bersama-sama menyelesaiakn persoalan yang terjadi.
“Kalau masih boleh silahkan diselesaikan, tapi kalau tidak boleh, jangan dipaksakan. Panitia silahkan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pihak kabupaten,” pintanya. (*)
Penulis: Rahman Asnawi
