Penumpang Kapal Pelni Wajib Vaksin Booster

  • Whatsapp
Kantor PT. Pelni Cabang Luwuk. FOTO RUM LENGKAS

BANGGAI RAYA- Kabar bagi masyarakat Kabupaten Banggai yang ingin melakukan perjalanan antar daerah dengan menggunakan jasa transpotasi kapal PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT. Sarana Bandar Nasional Cabang Luwuk diwajibkan vaksin dosis ketiga atau booster.

Demikian disampaikan salah satu petugas loket tiket PT. Pelni Kantor Cabang Luwuk kepada Banggai Raya, Rabu (16/11/2022).

Bacaan Lainnya

“Untuk kapal Tilongkabila dari Kendari pada Senin siang (21/11/2022) dan tiba di Luwuk, Selasa (22/11/2022) sekira pukul 05.00 pagi. Untuk penumpang dewasa harus melampirkan vaksinasi dosis tiga atau booster. Kalau tidak ada itu, tidak bisa berangkat dengan kapal Pelni, sebab saat membeli tiket akan terkoneksikan dengan data vaksin. Sudah ada aturannya, tidak bisa swab dan antigen, harus vaksin dosis tiga,” jelas ibu yang menggunakan hijab ini.

Lebih lanjut, Ia mengatakan, persyaratan pembelian tiket Kapal Penumpang PT. Pelni (Persero) Kantor Cabang Luwuk dan TP. Banggai, bagi usia 18 tahun ke atas wajib vaksin dosis ke-3 atau booster, untuk usia 6-17 tahun wajib vaksin dosis ke-2, untuk usia dibawah 6 tahun dikecualikan dari syarat vaksinasi dan tidak dapat divaksin dikarenakan kondisi penyakit tertentu atau Komorbid, wajib melampirkan surat keterangan dokter tidak layak vaksin atau belum layak vaksin dari dokter rumah sakit pemerintah dan tidak melampirkan hasil negatif RT-PCR/Antigen yang sudah di validasi KKP.

“Pelaku perjalanan wajib mendownload aplikasi PeduliLindungi dan mengisi E-Hac, hal ini berdasarkan surat edaran Satgas Covid-19 Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelaku Perjalanan Transportasi Udara, Laut, Darat yang berlaku mulai 25 Agustus 2022,” ujarnya.

Kemudian, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan Surat Edarannya Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos, M.M.

“Itu, dalam rangka menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus SARS-CoV-2 serta upaya pemulihan ekonomi nasional, sehingga perlu ketentuan yang mengatur perjalanan orang dalam negeri pada masa Pandemi Covid-19,” tuturnya.

Berdasarkan hasil hasil evaluasi ,lintas sektoral terhadap perkembangan kondisi Covid-19 di tingkat  nasional, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam surat edaran Satuan Tugas  Penanganan Covid-19 Nomor 24 tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19.

“Maksud surat edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalan dalam negeri, tujuan surat edaran ini adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19,” jelasnya.

Pelaku perjalanan dalam negeri yang disingkat PPDN adalah seseorang yang melakukan pergerakan dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah adminsitrasi provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan moda tranportasi pribadi maupun umum, baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, sungai danau, penyeberangan dan udara, terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil dan keperluan distribusi logistik esensial.

“Ruang lingkup surat edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan seluruh moda transportasi di seluruh wilayah Indonesia, meliput protokol kesehatan umum, persyaratan perjalanan dalam negeri, ketentuan lain-lain dan pemantauan, pengendalian dan evaluasi,” katanya.

Persyararatan perjalanan dalam negeri,  yakni PPDN dengan usia 18 tahun keatas telah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. PPDN berstatus warga negara asing berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun keatas wajib telah mendapatkan vaksin kedua.

“PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua. PPDN dengan usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksin, dan PPDN usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi namun wajib melakukan perjalanan dengan pendampingan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19,” pungkasnya. RUM

Pos terkait