Penilaian KEMENPAN-RB, Pemda Banggai Turun Level

BANGGAI RAYA- Kementerian PAN-RB kembali merilis hasil implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023. Hasil evaluasi KemenPAN-RB atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai menunjukkan nilai sebesar 75,02 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”. Meski demikian, Akuntablitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai turun level dari sebelumnya mendapatkan predikat A.

Terdapat beberapa komponen penilaian mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pertama terkait perencanan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 memperoleh nilai 23,09, tahun 2022 mendapatkan nilai 24,03. Kedua penilaian tentang pengukuran kinerja. Tahun 2023 mendapatkan nilai 22,61, tahun 2022 mendapatkan nilai 24,28. Ketiga penilaian tentang pelaporan kinerja. Untuk tahun 2023 mendapatkan nilai 11,97 dan tahun 2022 memperoleh nilai 12,64. Keempat terkait dengan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. tahun 2023 diperoleh nilai 75,02, dari tahun sebelumnya 2022 yakni 80,02.

BACA JUGA:  PSU dua TPS di Banggai, Pemilih 'Modal KTP' Tak Dilayani

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan yakni penetapan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) PD belum sepenuhnya didasari pada data yang andal, sehingga terdapat target yang tidak sinkron dan tidak relevan dengan target kinerja di tingkat Pemda.

Dari segi pengukuran kinerja, hasil evaluasi belum dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi mulai dari level Pemda sampai ke PD dan individu pegawai. Pengukuran kinerja juga belum didukung dengan suatu sistem terintegrasi yang dapat mengelola data kinerja sehingga mempermudah proses pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat PD belum dilengkapi dengan definisi operasional melainkan hanya formulasi perhitungan saja. Masih ditemukan formulasi indikator kinerja di tingkat PD yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebouncf). kemudian pemanfaatan hasil pengukuran kinerja (berdasarkan capaian perjanjian kinerja) sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja, pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemkab Banggai belum sepenuhnya dilakukan.

BACA JUGA:  PSU TPS 2 Karaton di Banggai, Prabowo Menang Telak, Partisipasi Pemilih 68 Persen
BACA JUGA:  Pastikan Berjalan Lancar, Kapolres Banggai Pantau Langsung PSU di 2 TPS Kota Luwuk

Segi pelaporan kinerja terdapat beberapa catatan, yakni reviu Inspektorat terhadap laporan kinerja PD masih belum optimal, informasi kinerja yang telah dituangkan dalam laporan kinerja tingkat Pemda maupun PD belum dimanfaatkan dengan baik.

Kemudian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi);

Belum tersampaikannya informasi terkait evaluasi kinerja baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023 pada website http://esakip.banqqaikab.qo.id/. NAL/*