Penegakan Hukum yang Adil Dalam Kasus Kekerasan Seksual Melalui Pencasila

Oleh : Mohammad Seva Ardiansyah

(Mahasiswa S1 Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Malang)

Ketika kita mendengar dan melihat lingkungan saat ini, banyak timbul berbagai permasalahan kekerasan yang dilakukan di kalangan para remaja dan pelajar khususnya. 

Banyak peyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pelajar dibawah umur yang seharusnya mereka masih dalam tahap pendidikan. Akan tetapi kenyataannya saat ini,mereka menimbulkan keresahan-keresahan di Masyarakat. Padahal secara tidak langsung mereka melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

Kekerasan yang sering timbul dilakukan oleh para remaja dan pelajar saat ini yaitu pembunuhan, bulliying, asusila, dan pelecehan seksual. Seperti halnya contoh kasus  Akhir-akhir ini yang ramai jadi topik perbincangan masyarakat Indonesia yaitu terkait  kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky atas delapan orang pelaku pembunuhan yang dilakukan di kawasan Cirebon. Dan sampai diangkat menjadi film untuk menjadi peringatan dan himbauan di dalam masyarakat.

Maka sebenarnya jika kita lihat penyebab awal mula para remaja dan pelajar itu melakukan kekerasan terjadi karena salah dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. 

Adanya kesalahan dalam berlingkungan yang buruk akan mendorong mereka untuk hidup dalam pergaulan bebas sehingga mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari moral, etika dan norma yang terkandung dalam Pancasila tanpa disadari.

Pergaulan bebas akan menyebabkan penyimpangan norma seperti penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, tawuran dan kekerasan seksual. Mungkin seseorang yang menyalahgunakan narkoba tidak akan berfikir mereka akan  melakukan kekerasan seksual yang itu juga akan berujung pada pembunuhan. Ketika seseorang sudah menggunakan narkoba secara jumlah yang besar,tanpa mereka sadari ketika melihat seorang perempuan yang lewat ataukah pasangannya,mereka jelas akan melakukan tindak kekerasan seksual dan dapat dipastikan juga akan berujung pada pembunuhan. Hal ini karena otak mereka sudah tidak berfungsi dengan pikiran-pikiran sehat. 

BACA JUGA:  Naik Turunnya Keuangan Syariah: Refleksi Ketidaksempurnaan

Selain itu, penyebab adanya kasus kekerasan seksual itu terjadi dikarenakan perbuatan korban itu sendiri (perempuan). Kenapa perempuan atau korban juga bisa menjadi penyebab kekerasan seksual? Karena mereka sendiri juga ikut dalam kehidupan pergaulan bebas dan mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengundang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.

Maka kasus kekerasan seksual timbul disebabkan oleh kedua pihak yang sama-sama terjerumus dalam pergaulan bebas. Di situlah peran Pancasila dan UUD itu berlaku untuk mengatur dan mencegah adanya kekerasan dalam bermasyarakat.

A. KEKERASAN SEKSUAL MENURUT NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA

Kekerasan seksual jika dihubungkan atau dikaitkan ke dalam konteks Pancasila, merupakan  sesuatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perbuatan pelecehan seksual atau kekerasan seksual melanggar sila kedua Pancasila,yang berbunyi ,”Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Pada sila kedua ini mengandung berbagai nilai-nilai yang menimbulkan kemaslahatan dalam masyarakat. Ada tiga nilai yang sangat penting yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yaitu diantaranya, 1. Kemanusiaan.

Nilai ini mendorong masyarakat supaya timbul pengakuan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Berarti setiap individual manusia dituntut untuk menjunjung martabat,hak, dan kehormatan antar manusia secara manusiawi yang sebenar-benarnya serta dilarang untuk melakukan tindak kriminalitas dan diskriminasi. Maka tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena merugikan di lingkungan masyarakat.

2. Keadilan

Keadilan merupakan hal yang sangat penting dan harus ditegakkan di dalam sebuah negara. Karena keadilan adalah kunci kemajuan dan terbentuknya demokrasi yang baik dalam negara. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung keadilan sesuai tuntunan Pancasila dan UUD. Maka setiap manusia mempunyai hak untuk diperlakukan adil tanpa memandang latar belakang seseorang. Salah satunya dalam menangani kasus kekerasan seksual.

BACA JUGA:  Rayakan Iduladha 1445 Hijriah, DSLNG Berbagi Kurban 17 Ekor Sapi

3. Beradab

Nilai ini sangat penting dan harus ada dalam diri individual manusia. Karena nilai adab ini mencerminkan bentuk penghormatan dan sikap untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila. Maka sesungguhnya pendidikan karakter pada setiap kepribadian perilaku manusia itu sangat penting sebelum seseorang mengenal yang lainnya. Seperti pada kasus kekerasan seksual itu disebabkan karena karakter seseorang yang buruk.

Dari ketiga nilai di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya kasus kekerasan seksual yang ada dalam masyarakat merupakan tindakan yang jauh dari nilai-nilai Pancasila khususnya pada sila kedua. Karena tindakan tersebut melanggar dan bertolak belakang dengan sila kedua. Nilai-nilai juga mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia,keadilan sosial dan saling menjaga kerukunan satu dengan yang lainnya.

Kasus tindak kekerasan seksual marak terjadi di masyarakat karena kurangnya pendidikan moral dan karakter pada setiap pribadi. Sebenarnya tindak kekerasan seksual muncul bukan hanya dari kalangan pelajar dan remaja. Namun tindakan ini bisa dilakukan siapa saja yang belum paham dengan moral yang baik. Maka pendidikan yang sebenarnya yaitu pada karakter seseorang.

B. PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL DALAM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Sudah merupakan kewajiban suatu negara untuk menegakan keadilan. Khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melanggar HAM. Hal ini telah disebutkan dalam rangkaian kewajiban suatu negara kepada rakyat,yang berbunyi “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat,serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Maka sudah seharusnya yang harus benar-benar ditegakan keadilan yang sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. 

Tindak kekerasan seksual telah diatur dalam undang-undang Pasal 281-296 KUHP atau dalam Pasal 406-423 UU 1/2023. Yang mana pelaku tindak pidana kekerasan seksual dijerat dengan menggunakan pasal percabulan. Lebih jelas nya tercantum pada undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

BACA JUGA:  Wisatawan Asal Jakarta Tujuan Danau Ubur-Ubur Bokan Kepulauan Karam di Perairan Matanga

Selain itu pada Pasal 292 KUHP disebutkan mengatur tentang pelecehan seksual dengan ancaman kekerasan. Pada pasal ini menyebutkan atau mengatur pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual atau memaksa seseorang untuk melakukan tindak percabulan dengan dijatuhi hukuman paling lama sembilan tahun dalam penjara.

Pada pasal 6 undang-undang juga disebutkan bagi sanksi pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik adalah penjara paling lama 4 tahun atau 12 tahun atau dengan wajib denda paling banyak 50 jt atau 300 jt. Akan tetapi pada kenyataan saat ini negara kita Indonesia krisis untuk penegakan keadilan itu . Mereka meninggalkan aturan-aturan yang telah tercantum dalam undang-undang. 

Mereka memandang siapa pelaku dan dari mana latar belakang pelaku tersebut tanpa melihat sesuai konteks undang-undang yang ada. Jika pelaku dari keluarga terpandang atau pejabat maka kasus itu akan dibungkam dan tidak dipublikasikan. Sedangkan jika pelaku dari kalangan masyarakat ke bawah , seakan-akan langsung dijatuhi hukuman tanpa memproses pidana sesuai aturan undang-undang.

Maka penegakan hukum yang adil dalam kasus tindak kekerasan seksual merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi korban dan menegakan keadilan pada pelaku. Langkah yang harus diambil dalam proses penegakan hukum yang adil yaitu melakukan perlindungan terhadap korban dengan melindungi identitas dan privasi korban selama proses hukum berlangsung ,proses hukum yang sesuai undang-undang dengan menjatuhi hukuman terhadap pelaku dan rehabilitas kepada pelaku untuk mencegah tidak melakukan tindak pidana tersebut kembali serta membangun kerjasama antara lembaga kepemerintahan,organisasi non pemerintah dan komunitas hukum untuk mendukung korban dan mencegah tindak kekerasan seksual. 

Dengan ini penegakan hukum yang adil akan memberikan keadilan yang efektif sesuai dengan undang-undang dan memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual. (*)

Pos terkait