Pencapaian Belanja Daerah Harus Akurat!

Penegasan Bupati Herwin di Forum RKPD

BANGGAI RAYA- Pemerintah Kabupaten Banggai menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 mendatang. Forum OPD kali ini, dilaksanakan melalui video conference yang dipimpin langsung Bupati Banggai Herwin Yatim, bertempat di Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai, Senin (13/4/2020).

Forum OPD diikuti pula oleh Ketua DPRD Banggai Suprapto bersama anggota. Turut mendampingi Bupati, Wakil Bupati Mustar Labolo, Sekretaris Daerah Abdullah Ali, Kepala Bappeda-Litbang, Ramli Tongko, Kepala Bappenda, Damri Dayanun serta Kepala BPKAD marsidin Ribangka.

BACA JUGA:  Maret 2024, 374 Siswa SMKN 1 Luwuk Ikut UAS

Pelaksanaan Forum Perangkat daerah yang tak biasanya ini sehubungan dengan antisipasi pencegahan Covid-19 yakni membatasi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak.

Bupati Banggai Herwin Yatim dalam arahan mengatakan bahwa Forum Perangkat daerah bertujuan mensingkronkan dan meletakan program dan kegiatan prioritas hasil usulan musrenbang kecamatan serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Forum Perangkat Daerah juga sebagai tahapan pemantapan dan persiapan menghadapi Musrembang tingkat kabupaten.

BACA JUGA:  Senin Kemarin, Sekolah di Banggai Mulai Mencairkan Dana BOS 2024

“Forum Perangkat daerah bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan usulan saat musrenbang di tingkat kecamatan. Juga mempertajam indikator serta target kinerja dan program kegiatan perangkat daerah sesuai tupoksi masing-masing,’ kata Bupati Herwin.

Bupati menjelaskan bahwa RKPD tahun 2021 merupakan tahun kelima tahap pencapaian visi-misi.

“Karenanya kepada kepala perangkat daerah dan camat, dalam penyusunan program dan kegiatan harus sinergis dengan upaya pencapaian visi-misi Kabupaten Banggai tahun 201-2021,” tuturnya.

Bupati tak lupa mengingatkan agar setiap anggaran pembiayaan yang dikeluarkan sebagai belanja pemerintah daerah harus diperhitungkan capaian output dan outcomenya secara akurat.

BACA JUGA:  DSLNG Terima Kunjungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah

Selain melakukan efisiensi dan efektivitas belanja dalam mengantisipasi keterbatasan penerimaan APBD, maka kepada seluruah perangkat daerah untuk mengambil langkah-langkah mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan lain, melalui APBD Provinsi, APBN, maupun menggalang CSR dari perusahaan.

“Perbanyak komunikasi dengan stakeholder masing-masing, serta proaktif dan disiplin dalam mengajukan usulan. Jangan hanya menunggu, tapi kejar peluang dengan maksimal,” pesannya. NAL