Pemkab Morowali Dukung Program PESIAR dalam Perluasan Kepesertaan JKN

Pemkab Morowali mendukung program PESIAR dalam perluasan kepesertaan JKN. FOTO: IST

BANGGAI RAYA– Berbagai strategi dan inovasi selalu dihadirkan oleh BPJS Kesehatan guna optimalisasi Program JKN, satu inovasi yang dihadirkan adalah Program Petakan Sisir Advokasi dan Regristrasi (PESIAR). 

Program ini sejalan dengan misi BPJS Kesehatan dalam memperluas cakupan kepesertaan JKN hingga mencapai Universal Health Coverage (UHC). Upaya peningkatan perluasan kepesertaan ini menjadi topik dalam kegiatan Forum Komunikasi dan Kemitraan Kabupaten Morowali.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk, Gilang Yoga menyampaikan bahwa saat ini BPJS Kesehatan Cabang Luwuk sedang berupaya untuk memperluas cakupan kepesertaan hingga ke desa-desa melalui Program PESIAR ini. 

Menurutnya, saat ini pihaknya tengah memperluat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk menginventarisir kepesertaan di tingkat desa.

“Meskipun cakupan kepesertaan di tingkat kabupaten sudah baik, kami menemukan beberapa desa dengan tingkat kepesertaan JKN yang masih rendah. Kami bertekad memastikan setiap warga di Kabupaten Morowali memiliki JKN dan akses ke layanan kesehatan tanpa harus menunggu sakit, dengan memastikan pendaftaran saat mereka masih sehat,” ungkap Yoga.

BACA JUGA:  Meneropong Keadilan Islam dalam Kasus Vina, Sebelum 7 Hari: Sebuah Refleksi Hukum dan Moral

Sebagai bagian dari pilot project Program PESIAR di tahun 2024, BPJS Kesehatan Luwuk memilih 5 desa di Kabupaten Morowali, yaitu Desa Siumbatu, Makartijaya, Pebotoa, Ambunu, dan Poaro. Program ini tidak hanya fokus pada merekrut masyarakat desa yang belum terdaftar (non JKN), tetapi juga akan melakukan reaktivasi bagi masyarakat desa yang telah memiliki JKN namun statusnya nonaktif.

Yoga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam mendukung Program JKN, khususnya dalam pembayaran iuran yang telah berjalan dengan lancar.

“Saat ini, tidak ada masalah terkait pembayaran iuran, dan kami yakin serta berharap komitmen ini tetap terjaga agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terus berjalan baik, baik di fasilitas kesehatan maupun rumah sakit,” kata Yoga.

BACA JUGA:  Rayakan Iduladha 1445 Hijriah, DSLNG Berbagi Kurban 17 Ekor Sapi

Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Morowali, Abdul Malik Halid menyampaikan harapanya kepada Program PESIAR ini dalam menjangkau masyarakat di desa-desa yang belum terjamin oleh Program JKN.

“Dengan adanya UHC desa yang akan dijalankan melalui Program PESIAR ini, tentunya kami selaku pemerintah Kabupaten Morowali mendukung penuh program tersebut agar seluruh masyarakat di Kabupaten Morowali tanpa terkecuali dapat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara gratis,” ungkapnya.

Halid juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Morowali akan membantu menindaklanjuti terkait program UHC desa ini melalui aparat-aparat desa secara langsung.

“Melalui pemerintah desa, kami akan menyurati semua camat untuk melibatkan seluruh aparat pemerintahan untuk turun mendata penduduk-penduduk masyarakat yang belum terdaftar BPJS Kesehatan,” tambahnya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali sedang mengalami proses digitalisasi dengan diterapkannya antrian online di RSUD dan FKTP. Namun, masih ada beberapa FKTP yang belum mengadopsi sistem ini. Ketersediaan dokter umum dan dokter gigi menjadi perhatian utama pemerintah kabupaten Morowali karena masih ada kekosongan di beberapa FKTP, khususnya untuk dokter gigi.

BACA JUGA:  Wisatawan Asal Jakarta Tujuan Danau Ubur-Ubur Bokan Kepulauan Karam di Perairan Matanga

Sementara itu, Kepala Bagian BKPSDM Kabupaten Morowali, Alwan Hi Abubakar menyampaikan bahwa untuk kekurangan tenaga medis akan terpenuhi di tahun 2024.

“Insya Allah, dengan pendaftaran CPNS dan PPPK tahun ini, kebutuhan akan tenaga medis di formasi tahun 2024 akan terpenuhi. Saat ini, upaya yang dapat dilakukan adalah memobilisasi tenaga medis dari puskesmas yang berdekatan untuk mengisi kekosongan sementara, sambil menunggu penambahan tenaga medis pada tahun 2024,” tutupnya.

Dalam kegiatan ini dihadiri oleh staf ahli pemerintah Kabupaten Morowali, BKPSDM, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPKAD, dan perwakilan dari RSUD. (*)