Pemilik Sertifikat Terancam di Lahan Sendiri

  • Whatsapp
Kantor DPRD Banggai

BANGGAI RAYA- Lian Erlina Mbonohu sepertinya tak kuasa menerima ancaman dari pihak tertentu. Lian adalah pemilik lahan bersertifikat dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 537 yang diterbitkan tahun 2000 berniat membangun rumah tinggal yang berlokasi di depan kantor Dinas PUPR Banggai. Namun, Lian mengaku, mengalami kendala atau gangguan dari pihak lain. Pihak lain yang disebut Lian itu adalah Morintoh dan SS yang mengklaim tanah tersebut milik mereka.

Atas perlakuan yang dialaminya itu, Lian melayangkan surat kepada DPRD Banggai perihal permohonan perlindungan hukum. Surat itu disertai dengan lampiran foto copy sertifikat tanah beserta peta lokasi.

Bacaan Lainnya

Lian dalam surat itu mengurai bentuk gangguan yang dialaminya. Yakni, pengancaman seara lisan, pengrusakan pondok dan pagar. Sebagai pemilik lahan bersertifikat, ia merasa sangat terganggu dan tidak berdaya, karena sulitnya pengaduan yang tidak dapat diproses oleh pihak kepolisian. Sebab, secara pidana tidak bisa diproses jika belum ada keputusan secara perdata dari Pengadilan Negeri. Namun, dari pihak pengganggu tidak juga memiliki iktikad baik untuk melaporkan secara perdata. “Sehingga, kami merasa permasalahan ini perlu ada perhatian khusus dari Bapak Ketua DPRD Banggai,” tulis Lian dalam surat permohonan kepada lembaga dewan.

Menyikapi aduan itu, Komisi I, DPRD Banggai menggelar rapat menghadirkan berbagai pihak. Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Dewan Banggai, Samiun L. Agi yang dihadirkan berbagai pihak, seperti pemohon, pihak lain yang mengklaim tanah tersebut serta pemerintah daerah.

Dari hasil pertemuan itu, komisi membidani pemerintahan dan kesejahteraan rakyat menerbitkan dua butir rekomendasi. Pertama, terhadap pemilik sertifikat hak milik atau SHM disilakan melakukan kegiatan di atas tanahnya hingga ada keputusan hukum yang membatalkan SHM tersebut, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya tertuang di Pasal 32 Ayat 1. Kedua, terhadap pihak yang saling klaim atas kepemilikan lahan dimaksud, untuk menempuh jalur musyawarah, dan jika tidak ada jalan keluar disilakan menempuh jalur hukum. (TOP)

Pos terkait