Pemekaran Sultim Sulit Terwujud

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA- Pemekaran Provinsi Sulawesi Timur (Sultim) hingga kini masih jalan di tempat dan sulit untuk ditetapkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) karena terhalang beberapa faktor. Anggota DPRD Kabupaten Banggai, Irwanto Kulap saat dimintai tanggapannya, Senin (27/9/2021) mengakui hal itu.

Dia menuturkan, meski secara administrasi pemekaran Sultim telah terpenuhi secara formal yakni dengan terbitnya rekomendasi baik dari DPRD Provinsi maupun Pemerintah Provinsi Sulteng, namun di sisi lainnya, pemekeran Sultim menjadi sebuah daerah otonomi baru masih butuh dorongan kekuatan politik secara nasional dan financial yang cukup.

Bacaan Lainnya

“Dua hal itu sangat penting yakni dukungan kekuatan politik dari anggota DPR RI kita yang ada di senayan serta dukungan financial. Hal ini menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya memekarkan dan membentuk Sultim menjadi sebuah provinsi,” bebernya.

Sekretarsi DPD Partai Golkar Kabupaten Banggai ini mengatakan, saat ini secara administrasi Sultim telah memenuhi syarat baik dari jumlah kabupaten yakni enam kabupaten, jumlah penduduk serta luas wilayah. Namun dari dukungan politik di tingkat pusat untuk memekarkan Sultim belum maksimal, sehingga pemekaran Sultim masih terkatung-katung sejak diusulkan di tahun 1999.

“Kenapa Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bisa lebih cepat dimekarkan dari kita Sultim, padahal kita lebih dahulu mengusulkan ke pemerintah pusat, karena mereka mendapat dukungan politik yang sangat kuat dari perwakilan mereka di DPR serta dukungan financial yang cukup. Namun Sultim hingga kini belum dapat dimekarkan karena dua faktor itu sehingga Sultim sulit untuk dimekarkan,” tegasnya.

Dia menjelaskan, tidak adanya dukungan politik yang kuat dari anggota DPR RI, karena anggota DPR RI yang ada di senayan tidak ada yang berasal dari wilayah Sultim khususnya dari Banggai bersaudara. Selain itu tidak adanya dukungan financial yang mumpuni dari para pihak seperti dari perusahaan-perusahana besar yang ada di daerah ini untuk mendukung perjuangan pemekaran Sultim menjadi DOB.

Irwanto Kulap

“Sampai saat ini belum ada dukungan secara financial yang besar dari perusahaan-perusahaan bertaraf nasional yang ada di daerah ini, untuk mendukukung perjuangan pemekaran Sultim menjadi sebuah provinsi. Padahal keberadaan perusahaan-perusahaan ini memiliki koneksitas yang bagus di tingkat pusat baik secara politik maupun secara financial,” jelas Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Banggai ini. .

Dia menambahkan, saat Mendagri, Tito Karnavian berkunjung ke Kabupaten Banggai terungkap ada sebanyak 37 usulan untuk pemekaran baik provinsi, kabupaten maupun kota madya yang telah masuk ke kemendagri termasuk Sultim didalamnya. Namun dari 37 usulan DOB itu tentunya ada skala prioritas daerah mana yang akan dimekarkan terlebih dahulu. Hal ini tentunya melihat kondisi keuangan negara serta dukungan lainnya.

“JIka Sultim masuk dalam skala prioriitas tersebut tentunya dukungan politik dari anggota DPR asal Sulteng yang ada di senayan menjadi bagian penting untuk mendorong percepatan pemekaran Sultim menjadi provinsi baru serta dukungan financial untuk pemekaran tersebut,” tandasnya. (*)

Penulis: Rahman Asnawi

Pos terkait