Pemdes Wajib Publikasikan Pagu dan Program APBDes

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banggai, tak henti-hentinya mengingatkan kepada 291 pemerintah desa (Pemdes) Banggai, untuk mempublikasikan pagu anggaran dan program APBDes. Publikasi yang dimaksud, yakni melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat di desa masing-masing dan juga dalam bentuk baliho.
“Tiap tahun kami ingatkan kepada 291 pemdes, untuk mempublikasikan pagu anggaran dan seluruh program desa, melalui media informasi dan dalam bentu baliho ukuran 3×4 yang di pasang di tempat strategis di tiap dusun,”ucap Kepala DPMD Banggai, Amin Jumail kepada Banggai Raya, Kamis (5/3/2020).
Amin juga menjelaskan, publikasi pagu anggaran dan seluruh program desa juga diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Banggai nomor 5 tahun 2020, tentang pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Tepatnya pada BAB IV Publikas, Pasal 17 Ayat (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
Selanjutnya Pasal 17 Ayat (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pasal 17 Ayat (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui media informasi Desa dan terintegrasi dengan publikasi APBDesa. Pasal 17 Ayat (4) Media informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk baliho dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
Kemudian Pasal 17 Ayat (5) Baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal berukuran 3 x 4 meter dan ditempatkan pada setiap Dusun dan/atau ditempat yang mudah untuk dilihat oleh masyarakat Desa. Pasal 17 Ayat (6) Selain disampaikan pada media informasi desa berbentuk baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (5), publikasi prioritas penggunaan Dana Desa yang
terintegrasi dengan publikasi APB Desa disampaikan juga pada media informasi lainnya paling sedikit di Papan Pengumuman Desa. Pasal 17 Ayat (7) Format baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ditegaskan pula pada Pasal 18 Ayat (1) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 18 Ayat (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa : huruf (a). teguran lisan; atau, huruf (b). teguran tulisan. MAN