Pemda KOMITMEN Tingkatkan Ekonomi Daerah

BANGGAI RAYA– Bupati Banggai, Herwin Yatim mengaku, memajukan dan meningkatkan perekonomian daerah merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal itu disampaikan Bupati Herwin saat menghadiri  sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah dan Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, di Hotel Santika Luwuk, Selasa (14/7/2020).

Kegiatan itu dihadiri Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Sulteng, Kadis Ketahanan Pangan Sulteng, para Staf Ahli dan Asisten Setda Kabupaten Banggai, para Kabag Setda Kabupaten Banggai, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat serta para peserta sosialisasi.

Dalam sambutannya, Bupati Herwin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan kesan dan nuansa tersendiri dalam melaksanakan kegiatan dan kelangsungan pembangunan serta kehidupan sosial bermasyarakat di daerah ini.

“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Pemprov Sulteng dan segenap jajaran Dinas Ketahanan Pangan Sulteng yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai sebagai Penyelenggara kegiatan ini,” ujar Bupati Herwin.

Sebagaimana diketahui lanjut Bupati Herwin, dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menegaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan pangan terletak pada pemerintah dan masyarakat secara bersama sama. “Pemerintah bertugas menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atau antara lain melalui penyelenggaraan cadangan pangan nasional yang terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat,” jelasnya.

Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan ketahanan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan dalam pengelolaan cadangan pangan dapatlah berhasil  sesuai dengan harapan.

Olehnya itu, tanggung jawab pemerintah daerah  adalah memajukan, meningkatkan perekonomian di daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

“Penyelenggaraan tata pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik selama ini dianggap kurang memenuhi harapan, karena dalam penerapannya tidak memenuhi prinsip norma, efesiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Sementara dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, berkeadilan, persamaan dan perlakuan di muka hukum menjadi kebutuhan masyarakat yang amat sangat mendesak,” terangnya.

Selanjutnya, dia juga menekankan bahwa bencana pandemi Covid-19 alias virus Coorna yang sudah menjadi bencana nasional non alam yang sudah ditetapkan pemerintah, diharapak untuk selalu dijaga dan terpenting melaksanakan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran wabah ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo dalam sambutannya mengatakan, lahan pangan berkelanjutan atau ketahanan pangan ini adalah satu hal yang sangat berarti. “Apalah artinya kita berduit kalau tidak ada pangan atau ketahanan pangan. Bahkan, kita ada program gerakan monsu’ani tano atau pia na kintal su’ani itu adalah gerakan ketahanan pangan Kabupaten Banggai,” tutur Mustar.

Ditambah lagi dengan program pinasa. “Program ini bisa menjadikan tamu-tamu kita dari luar daerah memuji Kabupaten Banggai, karena dari sisi kebersihan. Ini semua karena program pinasa perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, program pinasa juga di dalamnya ada ketahanan pangan,” ungkapnya. URY

64 Pengunjung membaca berita ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!