Pembelajaran Tatap Muka Belum Diizinkan

BANGGAI RAYA- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V, Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Abdurrahman Abdillah Y Rumi menegaskan kembali, kepada kepala SMA/SMK di wilayah kerjanya untuk tidak melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

“Agar menjadi perhatian kita, berdasar data yang dirilis oleh Pusdatin Satgas Covid 19 Provinsi Sulteng, dirilis pada hari Minggu (11/10/2020), bahwa wilayah Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut masuk zona oranye. Maka kami instruksikan kepada bapak/ibu kepala sekolah untuk tidak melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Hal ini, berdasarkan peraturan perundangan yang ada,” tekan Abdurrahman Abdillah Y Rumi kepada Banggai Raya, Senin (12/10/2020) melalui WhatsApp.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Sulteng, Longki Djanggola telah mengeluarkan surat edaran tentang penegasan Larangan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka di Zona Oranye dan Merah. Sesuai surat edaran nomor 420/532/Dis. Dikbud, tertanggal 28 September 2020, ditujukan kepada Bupati atau Walikota se Sulteng, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulteng dan kepala SMA/SMK/SLB se Sulteng.

Menurut dia, surat edaran tersebut menunjukan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, tentang disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corono Virus Disease 2019 atau Covid-19, serta lonjakan perkembangan konfirmasi terpapar Covid-19 di wilayah Sulteng yang mengalami cukup signifikan.

Gubernur Longki Djanggola sebut dia, menegaskan kepada penyelenggaraan pembelajaran pada zona oranye dan merah di semua satuan pendidikan, PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/SLB dan satuan pendidikan lainnya di Sulteng.

Supaya dilakukan dengan belajar dari rumah secara Daring/online/Luring/modul dan atau sejenisnya, dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki.

“Semua komponen warga sekolah agar ikut melakukan pengawasan dan memastikan siswa-siswanya melakukan aktivitas belajar dari rumah selama masa waktu yang ditentukan. Kepala-kepala satuan pendidikan yang melanggar surat edaran Gubernur Sulteng ini, akan diberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” tambahnya. RUM

82 Pengunjung membaca berita ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!