Pembangunan Puskesmas Nuhon dan Toili Mangkrak

Pembangunan Puskesmas Nuhon yang mangkrak. FOTO: ISTIMEWA

BANGGAI RAYA- DPRD Banggai menyoroti sejumlah permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banggai. Terutama menyangkut sejumlah proyek pembangunan tahun 2021 yang tidak selesai dilaksanakan, seperti pembangunan Puskesmas Nuhon dan Puskesmas Toili. Pembangunan terhadap dua fasilitas itu mangkrak.

Sorotan itu terangkum dalam laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banggai atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Akhir Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan Ketua Pansus, Hasman Palubi pada rapat paripurna DPRD Banggai, Selasa (26/4/2022).

Hasman mengatakan, terkait dengan pembangunan Puskesmas Nuhon yang tidak selesai mengakibatkan mangkraknya pembangunan sehingga perlu adanya evaluasi. Karenanya diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat melanjutkan pembangunan fasilitas kesehatan itu di momentum perubahan anggaran tahun 2022.

Mengingat Puskesmas Nuhon sangat dibutuhkan oleh masyarakat Nuhon dalam pelayanan kesehatan. Sebab, Kecamatan Nuhon adalah kecamatan penghujung yang terletak di perbatasan dengan Kabupaten Tojo Una Una yang jaraknya ke Luwuk sekitar 150 Km. “Mohon kiranya dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan pembangunannya di perubahan anggaran tahun 2022 dan perusahan yang melaksanakan pekerjaan diberi sanksi blacklist,” pintanya.

BACA JUGA:  Ngabuburit Yamaha 125, Prima Motor Luwuk Bagikan Takjil dan Beri Bantuan Masjid

Tak hanya Puskesmas Nuhon, pansus juga mempertanyakan tindaklanjut program pembangunan Puskesmas Toili yang pekerjaannya juga tidak selesai sesuai kontrak. “Diharapkan kepada pemda agar penyelesaian pembangunan Puskesmas Toili dilanjutkan melalui dana APBD Perubahan tahun 2022,” tambahnya.

Hasman sebagai juru bicara Pansus DPRD Banggai, juga menyampaikan catatan lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Yakni, terkait penyerapan anggaran tahun 2021 masih sangat minim. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah agar di tahun 2022 kegiatan-kegiatan infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secepatnya.”Pemerintah daerah diharapkan lebih tegas dalam melaksanakan evaluasi terhadap perangkat daerah yang minim serapan anggarannya,” katanya.

Tak hanya itu, terkait dengan rujukan ke klinik yang berasal dari puskesmas juga diminta untuk dipertimbangkan kerjasamanya. “Dengan demikian proses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terselesaikan sesuai harapan,” ungkap Hasman.

Catatan Pansus DPRD soal rujukan klinik ini sangat mendasar. Mengingat saat ini rujukan pasien dari puskesmas lebih dominan ke Klinik Nur Medika. Sementara di kota Luwuk terdapat beberapa klinik yang juga bersyarat untuk jadi rujukan.

BACA JUGA:  Pilgub Sulteng 2024, Rusdy Mastura Cocok Dipasangkan Dengan Amalya Murad

Catatan lain Tim Pansus DPRD berkaitan dengan pupuk subsidi. Hasman menyampaikan pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan agar mengalokasikan dana untuk pembiayaan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani yang tidak bisa dibiayai melalui APBN dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

“Perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi agar lebih tegas untuk melakukan pengawasan secara ketat dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini,” terangnya.

Masalah pendidikan khususnya sebaran tenaga guru yang tidak merata juga tak luput dari sorotan. “Terkait dengan tenaga guru yang tidak merata di beberapa wilayah agar segera diselesaikan sehingga tidak terjadi kesenjangan pendidikan di beberapa sekolah yang masih sangat minim tenaga pendidiknya,” kata Hasman.

Demikian halnya dengan sekolah-sekolah yang kondisi bangunan infrastruktur memprihatinkan agar bisa diselesikan dengan menambah anggaran pendidikan khususnya bidang infrastruktur.

BACA JUGA:  Warga Bersyukur, Bisa Beli Gas Elpiji Rp18 Ribu di Pasar Murah Ramadhan Pemda-Kejari Banggai

Dalam hal pemberian bantuan program pemberdayaan yang dilaksanakan di beberapa perangkat daerah supaya jelas pelaksanaannya, yakni berpedoman pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Maraknya pengamen di kota Luwuk, juga menjadi catatan Tim Pansus DPRD Banggai. Pansus meminta kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan pembangunan rumah singgah dinas sosial. “hal tersebut dimaksudkan sehubungan dengan makin maraknya para pengamen yang beraktivitas di kota Luwuk,” katanya.

Berkaitan dengan program pengadaan bibit sapi, DPRD Banggai menilai pelaksanaanya terkesan tidak sesuai harapan, yang mana masih banyak ternak sapi yang mati.

“Terkait dengan program pengadaan bibit ternak sapi Bali, yang mana basih banyak ternak sapi mati sesuai dengan berita acara berharap untuk diganti, namun sampai hari ini belum ditindaklanjuti. Kepada perangkat daerah agar dapat menyikapi permasalahan tersebut,” jelasnya. (*)

Penulis: Zainuddin Lasita

Pos terkait