Paslon Pilkada 2024 Tergantung Hasil Pileg 2024

  • Whatsapp
KOMISIONER KPU Banggai Alwin Palalo saat menyampaikan materi sosialisasi pada kegiatan Bawaslu Banggai. FOTO ISKANDAR

BANGGAI RAYA- Pemilu Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang direncanakan berlangsung pada 21 Februari, tak hanya menjadi sarana untuk memperebutkan kursi di DPR, DPD dan DPRD. Sebab hasil pemilu tersebut, khususnya untuk pemilihan anggota legislatif di DPRD Provinsi dan Kabupaten, akan menjadi sarana penentu bagi partai politik untuk mencalonkan diri pasangan calon kepala daerah pada tahun yang sama.

Komisioner KPU Banggai Alwin Palalo dalam sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dan pencegahan money politik, berita hoaks dan isu SARA yang digelar Bawaslu Banggai, Jumat (24/9/2021) di Luwuk, mengatakan, berdasarkan skema desain tahapan Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah yang digelar serentak di tahun yang sama, Pemilu untuk memilih anota DPR, DPDF dan DPRD, direncanakan pada 21 Februari 2024, sementara pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024. ‘’Untuk pencalonan pemilihan kepala daerah 2024 didasarkan pada perolehan suara pada Pemilu 2024,” jelas Alwin di hadapan puluhan peserta sosialisasi dari kalangan pelajar, mahasiswa, tokoh agama dan media massa.

Bacaan Lainnya

Namun ia mengatakan bahwa desain itu baru skema sementara, sebab belum diputuskan secara resmi.

Untuk tahapan pemilu, akan dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara, atau diperkirakan pada Januari 2022 ditandai dengan pembentukan lembaga adhoc tingkat kecamatan dan pemutakhiran data pemilih.

Sementara nara sumber lain dalam sosialisasi itu yakni Dr Isnanto Bidja, akademisi Universitas Tompotika Luwuk, memaparkan soal money politik atau politik yang merusak sendi-sendi demokrasi. Ia mengakui bahwa aturan kepemiluan belum sempurna, sehingga menjerat praktif politik uang dengan berbagai modus masih terbilang sulit. Untuk menghapus praktif politik uang, butuh kejujuran dan integritas semua pihak, baik penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP, maupun para calon serta masyarakat secara umum. Isnanto yang jugaWakil Rektor I Untika itu mengupas sisi kelam demokrasi era orde baru hingga kemudian menjadi era reformasi, dimana suara rakyat benar-benar jadi penentu. Pada fase inilah, suara rakyat akhirnya menjadi incaran orang atau kelompok yang hendak berkuasa dengan berbagai cara apapun, termasuk melalui politik uang dan bagi-bagi barang tertentu.

Sementara Ade Putra Ode Amana, akademisi dari Unismuh Luwuk memaparkan soal berita hoaks yang juga menjadi momok di setiap perhelatan politik seperti pemilu dan pilkada. Apalagi perkembangan media sosial saat ini, menjadi sarana yang dimanfaatkan orang atau kelompok tertentu untuk menyebarkan informasi bohong atau hoaks. Karenanya, ia mengajak semua pihak untuk melawan berita bohong itu, termasuk kalangan media massa, agar menjadi penyampai informasi yang benar sekaligus menepis informasi hoaks yang berkembang. (*)

Penulis: Iskandar Djiada

Pos terkait