Negara Gagal Jamin Pangan Halal

  • Whatsapp

Oleh: Putri Yulinar Ibrahim, S.M

(Aktivis Komunitas Sahabat Hijrah)

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad menanggapi penjualan daging anjing di salah satu pasar DKI Jakarta yang mulai meresahkan masyarakat. Menurutnya, jual beli hewan untuk dikonsumsi harus memenuhi unsur keselamatan, kehalalan dan kesehatan. 

Terkait jual beli daging anjing, Ia menilai berpotensi merugikan kesehatan konsumen. Salah satunya memungkinkan adanya penularan penyakit rabies. 

“Penjualan anjing di pasar baik hewan liar maupun dipasok melalui sindikat kriminal pencurian hewan akan menimbulkan banyak permasalahan dan membahayakan bagi masyarakat Jakarta. Karena anjing yang tidak divaksin akan menimbulkan penyakit rabies atau anjing gila yang menular pada hewan lain maupun kepada manusia,” ujar Suparji kepada wartawan, Jumat (10/9/2021), sumber: rri.co.id.

Pihak Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya membenarkan adanya oknum pedagang yang menjual daging anjing di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat.

“Kami dapat memberikan klarifikasi bahwa benar adanya pedagang dari Perumda Pasar Jaya yang melakukan penjualan daging anjing tersebut di Pasar Senen Blok III,” kata Manajer Umum dan Humas Perumda Pasar, Jaya Gatra Vaganza saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (12/9).  

Gatra menjelaskan, penjualan daging anjing tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perumda Pasar Jaya. Dalam peraturan tersebut, daging anjing tidak termasuk dalam komoditas yang dapat diperjualbelikan di jaringan pasar milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. (REPUBLIKA.co.id )

Lagi dan lagi makan haram dapat beredar, ini bukanlah hal yang baru karena sudah sering terjadi. Negara Indonesia adalah negara mayoritas muslim, tetapi negara gagal dalam menjamin pangan halal.

Daging anjing yang kembali beredar di pasaran. Menunjukkan bahwa Pemerintah hanya menjadi pemadam kebakaran, baru bertindak saat kasus sudah merebak dan merugikan masyarakat.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah aturan pelaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak lah menjadi tameng untuk menjamin pangan halal di masyarakat.

Ini menjadikan keraguan rakyat terhadap pemerintah yang gagal. Pemerintah seharusnya dapat mencegah agar tidak terus berulang terjadi pangan haram beredar di kalangan masyarakat mayoritas muslim. Karena, peran pemerintah sangatlah penting dalam mengawasi dan melindungan kesehatan masyarakat terhadap apa saja yang di komsumsi oleh rakyat.

Allah SWT memerintahkan agar manusia makan, makanan yang halal dan juga thayib (baik), Allah  berfirman, “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu,” (QS. Al-Baqarah: 168).

Jelas, sebagai seorang muslim kita harus taat apa yang telah Allah perintahkan. Dan negara haruslah menjadi panglima penjamin agar rakyat mengkonsumsi makanan dari pangan yang halal.

Dalam sistem Islam, negara akan menjamin produk halal yang dapat beredar. Dan bagi yang menjual produk haram akan di berikan hukuman yang membuat efek jera sehingga, tidak akan ada yang berani untuk menjual produk haram.

Karena, dalam negara yang menerapkan sistem islam akan memelihara manusia agar dapat mengkomsumsi makan yang halal dan juga thayyib sesuai dengan yang Allah perintah. (*)

Pos terkait