Menyoal Lemahnya Ketahanan Pangan di Indonesia

Oleh: Fitriawati Ahsan

Pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus mendorong peningkatan keberagaman konsumsi pangan masyarakat.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi melalui keterangannya, di Jakarta, Ahad (4/6/2023), mengatakan diterbitkannya Perbadan tentang Pola Pangan Harapan (PPH) bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional yang mengedepankan keberagaman konsumsi pangan dan keterpenuhan gizi masyarakat.

Lebih lanjut, Arief mengatakan, Perbadan tersebut disiapkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk menilai jumlah dan komposisi pangan berdasarkan PPH di wilayahnya masing-masing. (Republika.co.id: 04-06-23)

Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 104,3 triliun – Rp 124,3 triliun untuk meningkatkan produk pangan domestik pada 2024 mendatang.
Adapun anggaran ini naik dibandingkan tahun ini sebesar Rp 104,2 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan anggaran tersebut digunakan ketahanan pangan di Tanah Air.

Menurut dia, anggaran tersebut juga digunakan penguatan dukungan sarana dan prasarana penyimpanan maupun pengolahan hasil pertanian, penguatan tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antar wilayah, serta penguatan cadangan pangan nasional. (Republika.co.id: 04-06-23)

Tetapi tampaknya solusi yang ditawarkan Pemerintah tidak benar-benar fokus mengatasi krisis pangan di tengah-tengah masyarakat. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan swasembada pangan merupakan tantangan besar. Negara hanya mengucurkan 0,6 persen dari total anggaran negara untuk bidang pangan.

Selain itu, Arief menyampaikan tidak semua lahan yang tersedia di dalam negeri dapat jadi area pertanian. Dengan demikian, menurutnya, ketimpangan ketersediaan pangan antar daerah menjadi hal yang lazim. (Katadata.co.id: 02-06-23)

BACA JUGA:  Dukung Penanganan Stunting, Pertamina EP DMF Berikan Bahan Pokok Penting untuk Balita Risiko Stunting

Adapun Rektor IPB Arif Satria menemukan produksi pertanian nasional kini juga menghadapi beberapa tantangan. Arif memberi penekanan pada beberapa isu pertanian, seperti penggunaan teknologi yang minim, kurangnya regenerasi, dan ekosistem.

Menurutnya, peningkatan penggunaan teknologi pertanian merupakan salah satu solusi riil. Dia menyebut inovasi teknologi dapat digunakan untuk memproduksi bibit yang baik. Di samping itu, Arif khawatir tentang minimnya keberadaan data akurat terkait luas lahan pertanian nasional. Maka dari itu, Arif berpendapat perlu ada instrumen yang tepat untuk memantau tingkat konversi lahan pertanian. (Katadata.co.id:02-06-23)

Ketahanan pangan adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena berkaitan erat dengan kualitas SDM.  Sayangnya hal ini masih belum diperhatikan secara serius oleh Indonesia. Sebab untuk mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya dibutuhkan anggaran yang cukup tetapi juga teknologi yang memadai untuk dapat memanfaatkan lahan sebagai sarana pendukung.

Dari segi pemanfaatan lahan saja masih lebih banyak dikuasai oleh para pemilik modal, banyak perusahaan asing yang cenderung memonopoli lahan pertanian hingga berhektar-hektar, membuat pemanfaatan lahan menjadi tidak merata, hanya berputar pada keuntungan para oligarki. Juga minimnya ketersediaan pangan, serta mahalnya harga pangan masih terus menjadi masalah di Negeri ini. Belum lagi pola ketergantungan Negeri ini terhadap impor pangan yang masih terus berlangsung, membuat kurangnya kemandirian dalam sektor pertanian.

BACA JUGA:  Tambah 2 Tahun, 250 Kades dan 1.400 Anggota BPD di Banggai Segera Dikukuhkan, Ini Jadwalnya!

Tidak hanya itu persoalan pemakaian dana di setiap sektor pun nyatanya masih tidak jelas penggunaannya, seperti yang sudah-sudah kebanyakan dana yang dikeluarkan terpakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting dan urgent. Seperti biaya rapat, perjalanan dinas, dll. Tidak terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung sektor pertanian dalam Negeri.

Dari sini dapat kita perhatikan buruknya pengelolaan pangan dalam sistem Kapitalisme. Sistem yang lebih berpihak pada kepentingan para Kapitalis. Yang melegalkan kapitalisasi dan liberalisasi dalam seluruh sektor termasuk sektor pertanian.

Maka tidak heran jika Perusahaan asing bisa dengan mudah dan cepat menguasai lahan pertanian. Ditambah dengan Negara yang tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyatnya, menjadikan pendanaan pangan dari APBN tidak menjadi prioritas. Bahkan jika ada, sangat terbatas dan tidak mampu menyelesaikan persoalan pangan di Negeri ini hingga ke akarnya.

Hal ini sangat berbeda jauh dengan penerapan sistem Islam yang memandang pembentukan SDM berkualitas sebagai hal yang sangat penting, demikian juga dengan kesejahteraan seluruh rakyatnya.

Islam memiliki metode terbaik untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan berbagai sistem kehidupan yang diatur oleh Islam  di dalamnya. Sebab Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakatnya, dengan memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhannya.

Seperti sabda Rasulullah,
“Imam (Khalifah) itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.” [Hr. Bukhari dan Muslim]

BACA JUGA:  Tambah 2 Tahun, 250 Kades dan 1.400 Anggota BPD di Banggai Segera Dikukuhkan, Ini Jadwalnya!

Maka sudah sepantasnya Kepala Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Sebagaimana dalam sistem Islam, demi terwujudnya ketahanan pangan, maka Pemimpin islam harus bertanggung jawab menjadi berjalannya produksi dalam bidang pertanian untuk menjaga stok pangan dalam Negeri, seperti memudahkan akses untuk mendapatkan bjbit terbaik, serta berfokus pada memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung sektor pertanian seperti memperbarui teknologi pertanian. Selain itu, pelaku-pelaku penimbun akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi yang berat agar tidak mengganggu stabilitas harga dan juga stok pangan.

Dalam islam juga akan diberlakukan hukum kepemilikan, sehingga dapat mencegah terjadinya penguasaan lahan terhadap satu individu saja atau perusahaan, dan menjamin semua lahan terkelola dengan baik. Serta mengambalikan pengelolaan kepemilikan umum seperti tambang emas, nikel, dan sebagainya kepada Negara untuk hasilnya nanti disalurkan ke rakyat dalam bentuk fasilitas umum, seperti pembangunan infrastruktur, atau pendanaan untuk riset-riset di bidang Pendidikan yang akan mendukung kemajuan teknologi, Kesehatan, serta pertanian, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang.

Islam telah memberikan solusi detail hingga ke akarnya, sebagaimana peradaban Islam sebelumnya, lahirnya ilmuwan-ilmuwan Islam, serta berbagai fakta bahwa Islam pernah berjaya dan menguasai hampir 2/3 bumi menjadikan bukti nyata bahwa hanya dengan Islam kesejahteraan umat bisa terjamin. (*)

Pos terkait