BANGGAI RAYA- Prestasi luar biasa kembali di tunjukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, di bawah kepemimpinan Herwin Yatim dan Mustar Labolo, yang merupakan prestasi internasional, yaitu dengan diterima dan bergabungnya Pemda Banggai sebagai anggota Open Government Partnership (OGP) Tahun 2020., mewakili Indonesia bersama-sama dengan Kota Semarang, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Brebes.
Sangat prestisius dan membanggakan karna OGP hanya beranggotakan 79 negara dan 20 Pemerintah Daerah (local members) di seluruh dunia. Banggai akan menjadi salah satu dari 56 local government baru dari 33 negara yang akan bergabung di tahun 2020 ini.
Bupati Banggai Herwin Yatim mengatakn terpilihnya Kabupaten Banggai sebagai anggota OGP tersebut merupakan bukti pengakuan Pemerintah Pusat dan dunia internasional terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk membangun transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan.
Melalui pendampingan dari Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Media Link, Kabupaten Banggai mengajukan tiga inovasi daerah unggulan yang mencerminkan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi publik, yaitu Posyandu Pra Konsepsi, Aksi Integrasi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting serta program PINASA.
“Alhamdulillah kita diterima dan lolos seleksi yang ketat, sejak dari Open Government Indonesia (OGI) dan kemudian seleksi oleh stering Comitte OGP, karena memenuhi persyaratan seperti penyusunan Expression of Interest (EoI) dan Letter of Support (LoS). Kemudian OGP Local Team menilai beberapa kriteria seperti komitmen politik yang tinggi, rekam jejak yurisdiksi reformasi pemerintahan yang terbuka, serta kedekatan pemerintah dengan masyarakat,” kata Herwin.
Kepala Bappeda Litbang Banggai, Ramli Tongko menambahkan berdasarkan hasil penelaahan rekomendasi reputational risk concern calon anggota OGP lokal oleh Bappenas RI dalam bentuk telaah Expression of Interest Kabupaten Banggai berada di urutan 1 (satu) terbaik dari 13 Kabupaten/Kota dan Propinsi yang di usulkan.
OGP merupakan inisiatif beberapa negara yang bertujuan mewujudkan Pemerintah negara dan pemerintah lokal atau daerah yang mendukung pemerintahan yang terbuka, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan korupsi dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan pemerintahan.
“Untuk lolos menjadi anggota OGP lokal tidaklah mudah, karena harus melewati prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. OGP merupakan gerakan mendorong transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, selain pemerintahan juga berasal dari masyarakat sipil seperti LSM, Akademisi, dan organisasi gerakan, serta kalangan swasta.
“Pemda akan mendapatkan beberapa manfaat/keuntungan jika bergabung dengan OGP Local yaitu dukungan dari OGP berbentuk seminar, pelatihan, dan konsultasi dari praktisi, ahli, dan mitra OGP bagi pemerintah; akses ke komunitas internasional untuk “showcase” inovasi kebijakan dalam keterbukaan pemerintah, mendapat dukungan dari pemerintah dan CSO negara lain. Disamping itu, Pemda juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Multi Donor Trust Fund (MDTF) untuk membiayai implementasi keterbukaan pemerintah yang telah direncanakan, dengan kemitraan global untuk mempromosikan pemerintahan terbuka,” kata Ramli.
Dalam pers release yang diterima Banggai Raya, Pemerintah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia terpilih untuk mengikuti Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif. Sebagai anggota baru OGP, Kabupaten Banggai akan bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda open government di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.
Bupati Banggai Herwin Yatim menyambut baik masuknya Kabupaten Banggai ke dalam kemitraan dan berharap dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan open government.
“Kami sangat ingin bergabung dengan OGP Lokal karena program ini memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam bentuk seminar, pelatihan dan konsultasi oleh praktisi, tenaga ahli dan mitra OGP. Ini juga memungkinkan kami membangun kolaborasi multi-pemangku kepentingan di seluruh wilayah untuk mengatasi tantangan lokal. Dukungan tersebut akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas rencana aksi yang dimotori oleh pemerintah dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup warga Banggai,” katanya.
Tanti Budhi Suryani dari Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink) yang juga Sekretariat CSO-OGP Indonesia mencatat pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mewujudkan reformasi yang menjawab kebutuhan warga di Kabupaten Banggai. Banggai memiliki komitmen yang serius terhadap OGP daerah dan memiliki sumber daya yang mumpuni dalam menjalankan komitmen keterbukaan pemerintah dan melakukan inisiatif kolaboratif dengan masyarakat sipil.
Sugeng Bahagio dari INFID memberikan penekanan bahwa, Banggai layak untuk menjadi anggota Local OGP. Hal ini sesuai dengan praktik baik dan inovasi yang sudah dikembangkan di Banggai dalam pelayanan publik yang lebih baik. Prinsip-prinsip Open Government Partnership dapat membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh warga.
Organisasi masyarakat sipil dan para reformis di pemerintahan telah memperjuangkan pendekatan open government di Kabupaten Banggai. Banggai telah menginisiasi Inovasi Gerakan Moral yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan yang disebut PINASA (Pia Na Samapah Ala) atau melihat sampah dan memungutnya. Inovasi lainnya, Banggai telah membentuk satuan tugas khusus. “Program Pencegahan dan Pengendalian Stunting Terpadu”. Sebagai anggota baru OGP, Kabupaten Banggai berharap dapat meningkatkan upaya ini dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan daerah dan memasukkan pembelajaran dari anggota OGP lainnya.
OGP menyambut 55 anggota lokal baru lainnya yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara untuk bergabung dengan OGP Lokal. Perluasan ini yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang kritis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi COVID-19 sementara juga menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim. 56 anggota baru dipilih dari 112 yang mengajukan Letter of Support.Anggota OGP Lokal telah menjadi yang terdepan dalam inovasi, mengambil langkah berani untuk mengatasi tantangan yang terus-menerus. Misalnya, di Buenos Aires, Argentina, pemerintah dan masyarakat sipil bermitra untuk memastikan masyarakat yang terpinggirkan memiliki akses ke kesehatan reproduksi dan, di Sekondi-Takoradi, Ghana, warga negara dapat mengakses informasi secara digital tentang aplikasi untuk proyek infrastruktur yang memberdayakan mereka untuk memerangi korupsi dan konstruksi ilegal. kegiatan menyusul keberhasilan 20 anggota pertama OGP lokal, Komite Pengarah OGP sepakat untuk memperluas Local OGP pada tahun 2020.
Chief Executive Officer OGP, Sanjay Pradhan, dengan hangat menyambut baik penambahan anggota baru ke dalam Kemitraan: “Pemimpin lokal – di pemerintahan dan masyarakat sipil seringkali paling dekat dengan orang yang mereka layani. Pemerintah daerah yang terbuka dapat memberikan dampak transformatif dalam kehidupan masyarakat dan membangun kepercayaan.
Dinilai oleh OGP dan dipilih oleh Panitia Seleksi yang beragam yang terdiri dari anggota Panitia Pengarah OGP, anggota OGP daerah saat ini dan perwakilan masyarakat sipil, Kabupaten Banggai dipilih berdasarkan penilaian kriteria yang diuraikan dalam panggilan proposal, serta faktor-faktor lain yang dipertimbangkan untuk memastikan kelompok regional yang beragam, dengan berbagai jenis dan ukuran entitas, dan kekuatan unik untuk melengkapi tujuan OGP Lokal.
OGP menerima lebih dari 100 lamaran bersama dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal pada tahun 2020 yang menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan OGP Lokal. Semua pelamar telah diundang untuk bergabung dengan Komunitas Praktik OGP Lokal dan berkontribusi untuk mengembangkan basis pengetahuan OGP tentang pemerintahan terbuka daerah dan berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran sejawat OGP untuk meningkatkan reformasi di tingkat nasional dan lokal bagi semua anggota OGP. NAL*
