Lembaga Adat Jangan Digiring ke Ranah Politik Praktis

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA- Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Barisan Muda Babasal (BMB) menggelar aksi damai di Kantor KPU Banggai, Rabu (9/9/2020). Mereka menyuarakan agar lembaga adat tidak diseret ke ranah politik.

Muttaqin Suling dalam orasinya mengatakan lembaga adat jangan ditunggangi dengan kepentingan politik praktis, apalagi diarahkan untuk mendukung pasangan calon tertentu. “Kepada tokoh dan orang tua adat, kami sangat hargai dan hormati. Tapi jangan bawah lembaga adat ke ranah politik. Apalagi mendukung salah satu calon, itu dapat menimbulkkan perpecahan,” kata Mutaqin.

Ia mengingatkan lembaga adat untuk fokus terhadap tugas dan fungsinya. “Ketika adat diseret ke ranah politik, hal itu sama halnya mencederai demokrasi. Tentu kami sebagai pemuda yang lahir dari rahim Babasal tidak menginginkan lembaga adat digiring ke persoalan politik Pilkada. Kami siap berhadapan,” kata pria yang akrab disapa Aqin.

Sementara itu, Samsul Bahri Panigoro atau yang akrab disapa Ancu meminta kepada pihak KPU untuk tidak takut dengan berbagai intervensi pihak luar dalam menyelesaikan sejumlah polemik jelang pemilihan kepala daerah

“Diharapkan pihak KPU Kabupaten Banggai dapat bersikap obyektif dalam menilai dan menindaklanjuti setiap polemik dengan mengambil putusan sesuai rel dan aturan,”katanya.

Seperti yang saat ini berpolemik terkait Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Pilkada, menurut Ancu, lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara itu adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tentunya hal itu mengisyaratkan secara hukum bahwa mengenai penggantian pejabat merupakan ranah Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian dan Administra Kepegawaian yang seharusnya tidak sekedar mengacu pada Undang-Undang Pilkada.

Demikian pula kata Ancu, terdapat pengalaman di negara ini sepanjang pelaksanaan Pilkada. Umumnya KPUD menyikapi adanya rekomendasi Bawaslu daerah dengan tidak serta merta menetapkan Calon Kepala Daerah TMS (tidak Memenuhi Syarat) namun umumnya menetapkan MS (Memenuhi Syarat) terlebih dahulu, dan apabila terdapat pihak-pihak yang keberatan atas penetapan tersebut dapat mengujinya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada. NAL

Pos terkait