KPM Tak Boleh Diarahkan Belanja di E-Warung Tertentu, Iwan Bua Sayangkan Surat Himbauan Dinsos

  • Whatsapp

BANGGAI RAYA- Ketua Komisi I DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Irwanto I.T Bua angkat bicara soal implementasi (pelaksanaan) dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah tersebut.

Pasalnya, menurut politisi Partai Golkar itu, bahwa proses penyaluran  sejauh ini, para KPM di wilayah itu terkesan masih diarahkan membelanjakan bantuan sosial berupa uang melalui Kantor Pos di E-Warung tertentu.

Bacaan Lainnya

Padahal, lanjut Iwan sapaan karibnya, sudah jelas hal itu tidak diperbolehkan. Karena KPM berhak membelanjakan di E-Warung mana saja yang terjangkau.

Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Sosial saat dirinya melakukan koordinasi atau konsultasi.

“Saya sudah komunikasikan dengan Kementerian Sosial soal itu. Dan Pihak Kementerian menyampaikan bahwa KPM tidak boleh diarahkan belanja di E-Warung tertentu. KPM boleh belanjakan uang (bantuan) ke mana saja sesuai keinginan, tetapi dengan catatan tetap diedukasi untuk belanja keperluan sembako,” kata Iwan menyampaikan hasil koordinasinya bersama Kementerian Sosial, melalui pesan WhatsApp, Selasa (29/11/2022).

Sementara itu, Dinas Sosial Bangkep mengeluarkan surat himbauan terkait hal itu.

Dalam surat nomor 460/366/Dinsos/2022 tertanggal 28 November 2022 itu, memerintahkan kepada seluruh KPM di wilayah tersebut agar membelanjakan kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga agar membelanjakannya di E-Warung desa masing-masing.

Iwan pun menanggapi hal tersebut. Menurut dia, bahwa Dinas Sosial Bangkep terkesan mengarahkan KPM atau masyarakat penerima bantuan sosial tersebut BPNT membelanjakan uangnya kepada E-Warung.

Padahal dalam ketentuannya, masyarakat tidak bisa diarahkan seperti itu.

“Saya sangat menyesalkan hal tersebut. Saya menduga ada semacam kongkalikong antara pihak dinas, e-warung serta suplayer yang mendistribusikan sembako ke e-warung. Ini jelas-jelas tidak dibenarkan oleh Kementerian Dosial,” paparnya.

Dia pun meminta Dinas Sosial Bangkep agar menarik surat tersebut dan menggeluarkan surat himbauan yg memerintahkan agar masyarakat (KPM) bisa membelanjakan dana bansosnya ke e-warung terdekat dengan tetap mengedukasi agar dana tersebut dibelanjakan sembako sebagaimana peruntukan bantuan tersebut. (*)