Korban Eksekusi Lahan Tanjung Serukan WINSTAR, LANJUTKAN!

BANGGAI RAYA- Kasus eksekusi lahan Tanjung medio 2018 silam menjadi salah satu bahan ‘serangan’ untuk paket pasangan petahana Herwin Yatim-Mustar Labolo. Isu ini kian kencang dihembuskan, seolah Pemda Banggai di bawah komando Herwin-Mustar tak peduli atau bahkan sengaja hingga eksekusi lahan itu terjadi.

Padahal, faktanya tidaklah demikian. Salah satu korban eksekusi lahan Tanjung sekaligus orang yang konsentrasi berjuang untuk warga Tanjung menepis tudingan tak beralasan itu. Dia adalah Yati Tapo.

Kepada Banggai Raya, Senin (2/11/2020) di kediamannya, Yati Tapo mengurai panjang masalah Tanjung dan menepis itu tersebut.

Yati menjelaskan, dari segi hukum, satu-satunya warga yang mengajukan gugatan hukum ke pengadilan atas tanah mereka adalah Yusran Tapo. Gugatan ganti rugi atas rumah mereka yaitu, Rp1,9 miliar. Yusran Tapo adalah bapak Yati Tapo.

“Jadi, saya bilang jangan mempersalahkan pemerintah daerah. Itu saya tekankan ketika pertemuan bersama warga di Kilo Satu. Jadi, kalau ada yang bilang Pak Herwin yang menggusur Tanjung, saya tidak membenarkan. Saya menyalahkan itu, jangan ada argumentasi seperti itu,” papar Yati.

“Coba lihat! Pemohon eksekusi itu siapa? Apakah Herwin Yatim? Bukan, tapi ahli waris. Kita tidak tahu, siapa di belakang ahli waris itu, entah siapa. Yang pasti bukan Herwin Yatim. Saya tidak bicara omong kosong, karena saya salah satu korban eksekusi lahan. Kalau saya korban terus hanya berdiam diri mungkin saja, tapi saya setiap saat bergerak berjuang. Atau saya bukan korban, terus bicara seperti ini, mungkin saja ada kepentingan di balik itu,” katanya.

Jika ada yang merasa keberatan atau menganggap pernyataannya itu salah, Yati meminta untuk menghadapinya. “Tolong datang ke saya, saya masih tinggal di Tanjung untuk klarifikasi. Ayo, kita duduk bersama, lihat bagaimana kondisi saya sekarang,” kata Yati.

Hari ini ia menyatakan sikap mendukung pasangan Herwin-Mustar, bukan karena kepentingan pribadi. Alasan utama, pemerintahan Herwin-Mustar khusus masalah sosial, sudah masuk di Kementerian Sosial dan di KSP (Kantor Sekretariat Presiden). Nah, KSP ini menunggu, apakah pemerintahan Herwin-Mustar berlanjut atau tidak. Jika ini dilanjutkan, maka Herwin Yatim berkewajiban untuk menuntaskannya.

Itu perjuangan Pemerintahan Herwin-Mustar di skala nasional. Belum lagi dengan upaya Pemda Banggai sendiri. Semisal, bantuan beras, penyediaan listrik, penyediaan suplai air minum PDAM. Dan itu nyata dinikmati warga Tanjung. “Dan warga di sini menikmati bantuan itu. Listrik PLN misalnya, pemda minta dipasang jaringan, tapi jangan dulu meminta bayaran,” urainya.

Ia menyadari betul bahwa pilihan politik tak bisa diganggu gugat, karena itu dijamin oleh konstitusi. Yati hanya menyampaikan hal benar bahwa pemerintah Herwin-Mustar tak bisa dijadikan pangkal kesalahan atas kasus eksekusi lahan. Sebab, masalah eksekusi lahan Tanjung murni perkara hukum, tidak ada keterlibatan pemerintahan daerah di dalamnya.

Yati mengaku, selama ini dirinya belum pernah menjadi tim sukses salah satu kandidat. Praktis, baru kali ini ia tergabung di tim sukses paket pasangan bertagline WINSTAR. Alasannya ia sudah utarakan.

Bahkan, sebagian pihak mempertanyakan sikapnya yang seolah berubah menjadi pendukung kandidat berstatus petahana itu. Ia secara sigap menjelaskan bahwa pemerintahan Herwin-Mustarlah yang mengawal perjuangan warga Tanjung. “Beri ruang ke Pak Herwin Yatim untuk menuntaskan masalah ini,” ungkap dia.

Herwin-Mustar ditekankannya, tengah berjuang. Selama ini, berproses perjuangan tersebut. Jika ada yang menuduh bahwa dirinya telah menerima sesuatu dari Herwin Yatim, Yati menekankan bahwa hal tersebut adalah salah besar.

Diakuinya, isu soal Tanjung cukup kencang dihembuskan. Padahal, perhatian pemerintah daerah terhadap warga Tanjung sungguh luar biasa. “Air bersih masuk dengan tendon besar-besar, jaringan PLN masuk tanpa bayar, tenda yang dimanfaatkan warga itu siapa yang menyediakan? Pemda Banggai, itu fakta,” paparnya.

Yati Tapo adalah korban eksekusi lahan Tanjung. Tak hanya rumahnya, rumah orang tua dan rumah saudaranya yang bersebelahan juga menjadi korban penggusuran. Tiga rumah sekaligus digusur pada tanggal 18 Maret 2018 atau eksekusi jilid dua.

“Bahwa saya menginginkan Herwin Yatim kembali memimpin daerah ini, karena masih ada PR yang harus beliau tuntaskan sebagai kepala daerah yang mengawal langsung permintaan bantuan, yaitu bantuan di Kementeriaen Sosial dan Kementrian PUPR yang dimediasi oleh KSP (kantor sekretariat presiden) kepada masyarakat Tanjung  yang belum tuntas. Jadi, jawabannya harus LANJUTKAN,” tekan Yati Tapo. TOP