Komite SMAN 1 Luwuk Setuju Biaya Sekolah Digratiskan

  • Whatsapp
Dena Lamato

BANGGAI RAYA- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah akan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan di SMA/SMK dan SLB dengan mengratiskan biaya sekolah. Pengganti biaya itu, Pemprov Sulteng akan menalanginya dengan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) Daerah Sulteng. Hal itu mendapatkan dukungan dari Komite SMAN 1 Luwuk.

“Memang betul tidak optimal pelaksanaan Pergub Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan. Saya sangat setuju sekali dengan akan digratiskan biaya siswa SMA, dengan direvisi Pergub Nomor 10 Tahun 2017 tersebut,” kata Sekretaris Komite SMAN 1 Luwuk, Dena Lamato kepada Banggai Raya, Selasa (24/11/2021).

Bacaan Lainnya

Sementara dana pungutan itu kata dia, seharusnya untuk membayar guru dan tenaga kependidikan honorer yang selama ini ditanggung dana Bos. Sehingga bisa meringankan beban pembiayaan dana Bos.

“Tapi, itu tidak dilakukan, maka tidak optimal penggunaan dana pungutan tersebut,” ujarnya.  

Ia mencontohkan, di SMAN 1 Luwuk, dari rentang waktu kepemimpinan Kepala Sekolah Faika Alsan, awal-awalnya masih bagus.

Kalau pihak sekolah membuat Arkas, komite mengontrol kembali, kalau disetujui oleh komite, berarti komite menandatangani, kalau tidak setuju, artinya dilakukan koreksi lagi.

“Ada memang beberapa pengajuan penganggaran yang dicoret oleh komite, ada kebanyakan yang dibagi, seperti perjalanan dinas kepala sekolah dengan menggunakan dana pungutan sebesar Rp300 ribu perhari, itu ukuran kecilnya. Ke Palu sebesar Rp3 juta, kalau ke Jakarta Rp5 juta, dalam rentan waktu 1 tahun. Saking membludak anggaran perjalanan dinas dalam setahun Rp200 juta lebih waktu itu. Karena setiap lini ada anggarannya, seperti kegiatan UKS, Pramuka. Itu kan ada honornya,” ungkapnya.  

Sehingga 2 tahun perjalanan kepemimpinan sudah tidak menggunakan komite sekolah. Maka Komite sekolah mengusulkan ke pemerintah provinsi, untuk digantikan kepala SMAN 1 Luwuk, di awal tahun 2020.

Begitu juga dengan Kepala SMAN 1 Luwuk yang baru ini, komite sekolah melakukan pertemuan. Nah, komite menyampaikan kegiatan yang tersendat di SMAN 1 Luwuk, seperti gedung kantor yang hingga saat ini belum selesai. Ternyata kepala sekolah yang baru ini, juga sama, tidak menggunakan komite sekolah.

“Sampai dengan saat ini, kami sebagai komite sekolah sudah tidak di undang melakukan pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan sekolah. Ini sudah kita koordinasikan dengan Ketua Komite SMAN 1 Luwuk. Dana pungutan yang dibayarkan siswa itu, digunakan untuk kelanjutan pembangunan yang tersendat. Sekian puluhan juta dana punggutan tersebut dipakai untuk melanjutkan pembangunan gedung,” cetus Dena.

“Seharusnya pihak sekolah mengundang terlebih dahulu komite sekolah dan orang tua siswa untuk membicarakan hal tersebut, baru sampaikan hal-hal itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Kepala SMAN 1 Luwuk yang sekarang ini. Begitu juga dengan program-program lainnya, alasan karena Pandemi Covid-19, sehingga tidak dilakukan koordinasi. Komite sekolah ini dipilih oleh para orang tua siswa. Komite sebagai perwakilan untuk melakukan koordinasi dengan pihak sekolah mengenai pembangunan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah,” tandasnya. (*)

Penulis: Muh Rum Lengkas

Pos terkait