Komisi I Gelar RDP Soal Penanganan Masalah Sosial

  • Whatsapp
SUASANA jalannya RDP yang dilaksanakan Komisi I DPRD Kabupaten Banggai, Senin (20/9/2021) terkait masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis, praktik prostitusi online, ODGJ serta anaka terlantar yang dilaporkan Pengurus KNPI Kabupaten Banggai ke DPRD. FOTO : RAHMAN

BANGGAI RAYA – Komisi I DPRD Kabupaten Banggai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang maraknya masalah sosial yang terjadi di daerah ini, seperti gelandangan dan pengemis, praktik prostitusi online, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta anak putus sekolah atau anak terlantar.

RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai, Masnawati Muhammad tersebut berlangsung, Senin (20/9/2021) dan diikuti oleh Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Banggai, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan serta Dinas P2KB-P3A, Kabag Hukum,Kabag Kesra, serta sejumlah kepala bidang dari masing-masing dinas.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai, Masnawati Muhammad saat membuka RDP mengatakan, digelarnya RDP ini karena adanya laporan yang disampaikan oleh Pengurus KNPI Kabupaten Banggai yang dipimpin Sri Wulan Hadjar ke DPRD Kabupaten Banggai, terkait maraknya masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis, praktik prostitusi online , ODGJ serta anak putus sekolah di daerah ini.

“ Ini semua membutuhkan penanganan serius dari pihak terkait sehingga daerah ini dapat terbebas dari masalah sosial yang terjadi dan marak akhir-akhir ini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketua KNPI Kabupaten Banggai, Sri Wulan Hadjar mengungkapkan, pihaknya kurun beberapa waktu lalu melihat kondisi Kabupaten Banggai khususnya Kota Luwuk, mulai marak dengan adanya gelandangan dan pengemis, ODGJ, praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur serta banyaknya anak putus sekolah, yang diakibatkan berbagai faktor salah satunya masalah kemiskinan serta tidak maksimalnya penanganan korban pelecehan seksual dan akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Saat ini kami tengah mendata dan menangani sejumlah kasus yang berkaitan dengan masalah anak,” katanya.

Dia berharap, pihak terkait dalam hal ini instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas P2KB-P3A dalam menangani para korban serta masyarakat yang terkena dampak serta pelaku masalah sosial di daerah ini, dapat efektif dan tepat sasaran, sehingga daerah ini dapat terbebas dari masalah sosial yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan daerah ini.

Sejumlah masukan dan saran serta solusi dari berbagai pihak khususnya instansi terungkap dalam RDP tersebut, terkait dalam hal penanganan masalah sosial yang terjadi di daerah ini, sehingga penanganan masalah sosial dapat dilakukan secara terpadu dengan dibentuknya Satuan Tugas Penanganan Kesejahteraan Sosial (Satgas Penanganan Kesra). (*)

Penulis: Rahman Asnawi

Pos terkait