BANGGAI RAYA-Belum lama ini, Presiden RI Joko Widodo memanggil seluruh pejabat utama Polri, termasuk para Kapolda. Dari sekian banyak pesan yang disampaikan Presiden Jokowi, ada yang cukup menggelitik nurani kita, yakni soal pamer kemewahan di media sosial.
Presiden Joko Widodo menyinggung gaya hidup mewah di kalangan pejabat Polri yang belakangan ikut disorot masyarakat. Jokowi mengingatkan agar para pejabat tinggi Polri bisa memiliki kepekaan mengenai kondisi ekonomi saat ini.
Ia mengatakan, secara global 66 negara berada dalam posisi rentan, termasuk 345 juta orang di 82 negara sudah masuk menderita kekurangan pangan akut.
“Ini yang semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri harus tahu keadaan, situasi seperti ini harus ngerti, sehingga punya sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini, hati-hati,” kata Jokowi di Istana Negara dikutip melalui Youtube Setpres, Sabtu, 15 Oktober 2022.
“Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup,” Jokowi menegaskan.
Apa yang disampaikan Presiden Jokowi memang menyebut langsung institusi kepolisian. Namun kalau kita mau menelaah lebih jauh, bisa jadi apa yang disampaikan Presiden, tak hanya untuk pejabat kepolisian, namun untuk semua pejabat, siapa saja.
Sebab pesan membangun kepekaan sosial, harus dimaknai sebagai pesan untuk semua pejabat publik, semua yang memiliki kedudukan dan digaji atau menerima penghasilan dari negara, termasuk anggota dewan di pusat dan daerah.
Namun sayang, pesan Presiden itu ternyata tak dicermati oleh sebagian pejabat publik. Tak bermaksud dengki atau iri hati, namun saat melihat postingan foto-foto wakil rakyat bersama sejumlah pejabat dari suatu daerah di akun media sosial, sepertinya sangat tidak memperlihatkan kepekaan sosial, atau Presiden menyebutnya sebagai sense of crisis.
Postingan di salah satu akun medsos itu memperlihatkan sejumlah foto saat wakil rakyat dan pejabat daerah dari suatu daerah, tengah makan-makan di restoran mewah di Pantai Indah Kapuk (PIK2) Jakarta. Meja makan memanjang terlihat dipenuhi aneka menu dari ujung ke ujung. Nyaris tak ada ruang kosong di atas meja, karena yang tampak adalah aneka menu di atas piring yang berjejer, sampai-sampai ada piring berisi menu yang diletakkan bersusun, karena ruang meja panjang yang nyaris tak bersisa lagi.
Dan tak hanya satu meja, karena ada wakil rakyat yg mengambil posisi di meja lain, dan tampilan di atas meja juga sama, penuh piring berisi aneka menu. Postingan makan bersama dengan posisi meja panjang dipenuhi piring menu itu, sejatinya tak masalah, bila kondisi ekonomi rakyat, bila keadaan pangan rakyat, lagi baik-baik saja.
Namun sebagaimana sentilan Presiden Jokowi, saat ini ada 345 juta orang di 82 negara sudah masuk menderita kekurangan pangan akut.
Dikutip dari Kompas.com, Jokowi menyebutkan, saat ini ada 345 juta orang dari 82 negara yang kekurangan pangan akut dan 19.700 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan.
“Krisis pangan, kita tahu sekarang ini, hati-hati 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut, Bapak Ibu masih bisa setiap hari ke restoran, dan 19.700 orang meninggal setiap hari karena kelaparan,” kata Jokowi pada kegiatan lainnya, yakni dalam acara UOB Economic Outlook 2023, Kamis (29/9/2022), sebagaimana dilansir Kompas.com.
Dan lagi, mereka yang tampak duduk berbaris mengelilingi meja makan berisi aneka menu dalam postingan akun medsos salah satu wakil rakyat , adalah wakil rakyat atau orang-orang yang oleh rakyat diberi amanah untuk mewakili suara rakyat dan digaji oleh rakyat dengan uang negara. Karenanya, penulis cukup miris bila melihat fenomena dalam postingan itu, jejeran pejabat publik dan pemerintah daerah, sambil makan bersama di restoran mewah di kawasan PIK2 Jakarta Utara, dengan menu yang terlihat memenuhi seluruh ruang di atas meja panjang. Bagi penulis, ini hanya soal etis tidak etis, bila diperbandingkan dengan kondisi rakyat yang notabenenya menitipkan amanat di pundak wakil rakyat. Bagi penulis, bukan tidak boleh makan di resto mewah dengan menu luar biasa. Silakan makan mewah di resto super mewah, namun alangkah etisnya, bila hal-hal seperti itu, tak perlu dipamer oleh wakil rakyat di medsos. Ini yang namanya kepekaan sosial, atau sense of crisis kata Jokowi.
Yah, kalau postingan makan wah di resto super mewah, dilakukan oleh mereka yang bukan diberi amanah sebagai pejabat publik dengan penghasilan dari uang negara, maka tentu tidak patut disoroti. Kita tentu tidak perlu repot menyorot tindakan perorangan atau kelompok yang penghasilannya atau perjalanannya bukan dibiayai uang rakyat. Namun terhadap pejabat publik yang gajinya dari negara, dan perjalanannya dibiayai surat perintah perjalanan dinas dari uang negara, maka sorotan tentu harus dilakukan. Dan itu baru soal makan wah di restoran mewah. Belum lagi soal apa yang dihasilkan dari perjalanan dinas, bagaimana keaktifan mereka menjalankan fungsinya, juga layak untuk disoroti oleh publik. Persoalannya memang, apakah mereka memiliki kepekaan sosial atau tidak? Entahlah….**
