Oleh : Fitria A Sulila, A.Md.Kom (Aktivis Dakwah)
Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah gambaran masyarakat saat ini. Berbagai beban kehidupan silih berganti menghampiri. Lagi-lagi, kita semua diberi kejutan “pahit” yang mau tak mau harus kita telan. Setelah kita menerima hadiah-hadiah pahit di Bulan Ramadhan berupa kenaikan bahan baku yang melambung tinggi, juga pemadaman listrik yang hampir berkali-kali di Bulan Ramadhan ini. Kini giliran gas elpiji 3 kilogram yang harganya semakin di-gas oleh beberapa penjual dan terjadi pula kelangkaan menjelang lebaran.
Dugaan penyebab kelangkaan gas elpiji di Banggai karena sistem penyaluran yang tak sesuai prosedur. Seperti yang terpantau di salah satu gerai.
Di beberapa Gerai memprioritaskan pembelian kepada warga yang telah terlebih dahulu menitipkan KTP.
Saat ditanya soal penitipan KTP, karyawan KTP itu milik warga yang berada di kawasan dekat dengan Gerai.
Tak hanya itu, sejumlah karyawan lainnya juga nampak melakukan sabotase dengan mengutamakan pembelian kepada sanak saudaranya, dibandingkan melayani warga yang datang untuk membeli gas.
Selain pelayanan pembelian di gerai yang tak sesuai prosedur, penyaluran ke pangkalan siluman juga menjadi target utama para sopir kendaraan penyalur gas elpiji.
Ini disebabkan karena penyaluran ke pangkalan siluman lebih menguntungkan dibandingkan menyalurkan ke pangkalan resmi.
Di sini sungguh terlihat kegagalan sebuah sistem yang diterapkan dalam sebuah negara. Di sistem kapitalisme sekuler ini dalam mengeluarkan kebijakan, dampak memberatkan rakyat tidak menjadi prioritas. Hingga menyebabkan kesejahteraan rakyat tidak merata. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Di sistem kapitalisme merupakan sistem yang memisahkan agama dengan kehidupan. Agama hanya boleh dipakai dalam hal ibadah saja. Sehingga negara dalam mengeluarkan kebijakan dan undang-undang pun tidaklah merujuk pada syariat Islam.
Ada beberapa langkah pragmatis yang diterapkan namun tidak jelas arahnya sehingga kelangkaan gas elpiji bisa terjadi.
Dalam sistem kapitalis, rakyat terbiasa menjadi individualis sehingga tak jarang kita temui para penyalur gas elpiji ini memprioritaskan keluarga atau sanak saudara walaupun yang berusaha menunggu berjam-jam masuknya gas di pangkalan adalah orang lain yang tidak.memiliki ikatan kekeluargaan. Sedangkan sanak saudara atau keluarga sendiri hanya menunggu informasi masuknya gas elpiji sambil duduk manis di dalam rumah.
Padahal kekayaan sumber energi Indonesia sangat melimpah berdasarkan data SKK migas, jumlah cadangan gas alam RI mencapai 42,93 triliun kaki kubik (TFC). Menurut pengamat jumlah ini masih bisa bertambah jika kegiatan eksplorasi terus digalakkan. Setidaknya negeri ini mempunyai 128 cekungan hidrokarbon, 20 cekungan sudah berproduksi dan 27 lainnya baru dibor dan ditemukan cadangan terbukti gas.
Semua kekayaan di atas tidak bernilai ketika salah kelola. Terkait kebijakan pemerintah yang sudah di bawah kungkungan sistem kapitalisme. Bagaimana melakukan pengaturan SDA dan distribusinya sudah jauh dari kesejahteraan bagi seluruh rakyat negeri ini. Artinya, penguasa ketika terkait pengurusan rakyat harus melakukan teori untung rugi bukan pelayanan.
Sungguh jauh dari pernyataan Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan Demokrasi yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun pada kenyataannya, kita sudah kehilangan hal demikian, ataukah memang pernyataan itu hanya ‘angin segar’ untuk kita agar lebih melanggengkan sistem kapitalisme-sekularisme di negeri ini.
Karena faktanya rakyat dibuat ketar-ketir, mencari jalan sendiri untuk mengatasi masalah padahal negara-lah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menuntaskan kebusukan dibalik penyaluran gas elpiji yang sekian lama tak juga teratasi.
Jika di dalam Islam, sumber daya Alam akan dikelola oleh negara dengan baik dan digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya, seperti hadis Rasulullah, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Hadis ini menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak seperti, laut, hutan, bahkan tambang dikelola oleh negara. Maka haram untuk dimiliki oleh perseorangan ataupun asing. Islam mewajibkan negara mengelolanya dan hasilnya diberikan kepada seluruh rakyat.
Gas elpiji misalnya, karena berhubungan dengan kebutuhan orang banyak, seharusnya tidak ada perbedaan harga gas terhadap rakyat yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, pengelolaan yang demikian itu hanya bisa terjadi jika sistem Islam diterapkan dalam suatu negara, dan mencampakkan sistem kapitalisme.
