Kekhawatiran KONI Banggai, Pencairan Dana Porprov Sulteng Bakal Molor

Ketua KONI Banggai Muntazar saat bersama pejabat Sulteng. FOTO ISTIMEWA/FB SUGI DJANUN

BANGGAI RAYA-Walaupun sudah ada informasi yang menyebut bahwa DPRD dan TAPD Sulteng telah menyetujui APBD-Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah, yang didalamnya mencantumkan bantuan penyelenggaraan Porprov sebesar Rp10 miliar, namun kabar tersebut belum cukup menggembirakan bagi jajaran KONI Banggai.

Ketua Umum KONI Banggai Muntazar Abdul Aziz terang-terangan masih khawatir soal waktu pencairannya.

“Iya kalau bisa cair di awal bulan September paling lambat. Tapi kalau cairnya baru bisa di bulan Oktober, seperti kelaziman pencairan APBD Perubahan, maka jelas mengganggu pelaksanaan persiapan,” kata Muntazar kepada wartawan, Senin (22/8/2022) di sekretariatnya di Luwuk.

BACA JUGA:  Pemda Banggai Berkomitmen Jadikan Profesi Guru Bermartabat

Ia mengatakan, untuk pelaksanaan Porprov ke-IX di Kabupaten Banggai, Pemda Banggai telah menyiapkan anggaran total sebesar Rp14 miliar, termasuk perbaikan venue atau sarana olahraga, melalui APBD Tahun 2022 yang ditetapkan akhir tahun lalu. Namun Pemprov Sulteng baru mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan Tahun 2022 dan informasinya baru disahkan saat ini.

BACA JUGA:  Pemda Banggai Berkomitmen Jadikan Profesi Guru Bermartabat

Sementara persiapan porprov kata dia, butuh waktu yang cukup, mulai dari arena, perlengkapan olahraga, medali hingga rapat teknis dengan pimpinan tim dari kabupaten/kota. “Kalau proses pencairan anggaran bantuan dari provinsi itu molor, maka berisiko pada persiapan,” kata dia.

BACA JUGA:  Pemda Banggai Berkomitmen Jadikan Profesi Guru Bermartabat

Terkait pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD Banggai, Muntazar mengatakan bahwa pihaknya sudah berkonsultasi pada Kejaksaan Negeri Banggai, setelah sebelumnya juga bertemu bupati. “Kejaksaan menyarankan agar kegiatan atau belanja yang sumber pembiayaannya campuran dari APBD kabupaten serta APBD provinsi, sebaiknya menunggu cairnya anggaran provinsi. Saran ini cukup konstruktif dan kita ikuti,” kata Muntazar. DAR

Pos terkait