BANGGAI RAYA- Polemik dugaan pidana politik uang oleh Ketua DPC partai Gerindra Hj, Sulianti Murad SH MH yang dilaporkan ke Bawaslu Banggai terus berguli.
Sabtu (13/1/2024) melalui keterangan persnya, Supriadi Lawani dan Moh Syaiful Saide sebagai pelapor mengatakan akan segera melayangkan surat ke beberapa lembaga negara terkait untuk mengawal kasus ini.
Budi sapaan akrab Supriadi Lawani mengatakan bahwa mereka sangat serius mengawal kasus ini dan untuk itu mereka akan melayangkan surat kepada Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kepala kepolisian Republik Indonesia ( Kapolri) dan Jaksa Agung.
“Iya kami akan menyurat ke pimpinan instansi terkait yang berwewenang memeriksa dan menindak laporan kami seperti pimpinan Bawaslu, DKPP, Kapolri dan jaksa agung, karena ini persoalan serius,” demikian Budi.
Moh, Syaiful Saide atau Ipul juga mengatakan bahwa kasus ini adalah ujian bagi penegak hukum untuk betul – betul bertindak profesional demi terwujudnya keadilan pemilu.
“Ini ujian bagi penegak hukum untuk betul – betul profesional dalam menegakkan hukum pemilu, karena jika tidak maka politik uang akan selalu menghantui setiap perhelatan pemilu maupun pemilihan ( pilkada,red) di daerah kita,” tegas Ipul.
Selain menyurat ke instansi nasional di jakarta Budi dan Ipul juga meminta dukungan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti perludem, ICW, walhi dan YLBHI.
“Betul kami akan meminta dukungan kepada kawan – kawan di organisasi masyarakat sipil di Jakarta, karena Banggai ini adalah salah satu kabupaten paling rawan politik uang” ucap Budi.
Di akhir keterangannya mereka berharap dukungan semua pihak untuk mengawal kasus ini, mulai dari rakyat secara keseluruhan, organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan dan mahasiswa dan kawan-kawan media cetak maupun elektronik.
“Kami sangat berharap dukungan semua pihak yang ingin pemilu ini berjalan sesuai aturan, mulai dari masyarakat umum, organisasi masyarakat (ormas) organisasi pemuda dan mahasiswa dan yang juga sangat penting adalah kawan – kawan media, karena tanpa dukungan semua pihak kasus ini tidak terkawal dengan baik” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris DPC Gerindra Banggai, Nasri Sei telah memberikan klarifikasi terkait tudingan Politik uang tersebut. Begini klarifikasinya.
Dijelaskan, pada Senin 8 Januari 2024 itu, merupakan kegiatan rutin Perwis Kecamatan Batui dalam rangka memberikan santunan.
“Ini kegiatan rutin setiap bulan berjalan dan dihadiri Ketua Perwis Kabupaten Banggai,” ungkap Nasri Sei yang juga Caleg DPRD Kabupaten Banggai Dapil IV itu.
Menurutnya, terdapat dua item kegiatan di tempat yang sama pertama agenda Perwis yakni zikran, zikiran, tausiah dan sosialisasi smart Umrah.
Setelah acara Perwis ditutup, dilanjutkan Kampanye Gerindra Muatan Pendidikan Politik ke warga.
“Jurkam saya sendiri dan Amalya Murad dimulai pukul 15:30-16:00 WITA sesuai STTP. Saya selaku caleg bersama Amalya Murad meninggalkan Lokasi,” bebernya.
Setelah acara kampanye tatap muka ditutup, dilanjutkan tradisi salawat dan pemberian santunan kepada anak yatim dan para janda yang digelar secara rutin setiap tanggal 8 bulan berjalan.
Sebelum pelaksanaan kegiatan, Nasri Sei menyambangi sekretariat Panwas, memberi gambaran seputar agenda dimaksud kepada Ketua Panwascam Batui terkait dua kegiatan di lokasi yang sama, dan diperbolehkan.
“Kapasitas Hj. Sulianti Murad saat itu sebagai Ketua Perwis Banggai yang diundang menghadiri kegiatan Perwis Kecamatan Batui yang digelar setiap tanggal 8 bulan berjalan, program salawat (Penyerahan Santunan),” katanya.
Ia menegaskan, dalam momentum itu tidak ada pernyataan mengarahkan pilihan kepada yang disantuni. Hadir dengan kapasitas Ketua Perwis, Hj.Sulianti Murad tidak melakukan orasi politik saat kegiatan itu.
“Intinya pemberian santunan kepada anak yatim merupakan kegiatan rutin dari Sulianti Murad sebagai kapasitas ketua Perwis tanpa ada kaitannya dengan kepentingan politik,” tegasnya. (*)
