Kasus Korupsi APBDes Matabas, Kejari Banggai Ajukan Banding

BANGGAI RAYA-Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan upaya hukum banding terkait putusan 2 tahun penjara pada Alpian Bode, terdakwa kasus korupsi APBDes Matabas tahun 2020 dan 2021 yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor Palu, belum lama ini.

Berdasarkan siaran pers Kejari Banggai melalui Kasi Intelijen Sarman Tandisau, Rabu (29/5/2024), Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banggai telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palu.

BACA JUGA:  Rayakan Iduladha 1445 Hijriah, DSLNG Berbagi Kurban 17 Ekor Sapi

Pada putusan Nomor
20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal, terdakwa Alpian Bode dijatuhi hukuman pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta
rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara, serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp425.518.999,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan
belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan, diganti dengan pidana penjara
selama 4 (empat) bulan.

BACA JUGA:  Wisatawan Asal Jakarta Tujuan Danau Ubur-Ubur Bokan Kepulauan Karam di Perairan Matanga

Adapun pertimbangan Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding adalah,
sebagai berikut :

  1. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Alpian Bode
    belum memenuhi rasa keadilan;
  2. Terdapat perbedaan besaran uang pengganti, dimana majelis hakim memutus terdakwa
    untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 425.518.999, sedangkan penuntut umum dalam surat tuntutan menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.592.074.829.
BACA JUGA:  Meneropong Keadilan Islam dalam Kasus Vina, Sebelum 7 Hari: Sebuah Refleksi Hukum dan Moral

Penuntut umum masih menunggu hasil putusan banding dari Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.**

Pos terkait